Kartu Pra-Kerja Diluncurkan di 3 Provinsi Ini


Menko Perekonomian menyampaikan keterangan kepada pers usai ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2). (Foto: Humas/Jay)
MerahPutih.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah segera meluncurkan Kartu Pra-Kerja yang rencananya akan dilaksanakan di tiga provinsi yakni Bali, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau.
“Nah saat ini sedang dipersiapkan Perpres-nya dan akan dilanjutkan pembentukan PMO (Project Management Office),” ujarnya dilansir laman resmi Setkab, Kamis (27/2)
Baca Juga
Untuk itu, kata Ketum Partai Golkar tersebut, Kementerian Keuangan akan mempersiapkan mekanisme peluncurkan kartu sakti Presiden Jokowi tersebut sehingga target pelaksanaan di 3 lokasi tersebut bisa segera dilaksanakan di bulan Maret ini.
“Untuk itu juga akan memanfaatkan pelatihan baik yang ada di swasta maupun pelatihan yang ada di pemerintah termasuk di dalamnya yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan," sambungnya.

Rencananya kartu prakerja ini, sambung mantan Menteri Perindustrian Kabinet Kerja, ditargetkan untuk 2 juta pemanfaat dan juga untuk menggunakan yang di Kemenaker sebanyak 500 ribu.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa Pemerintah berencana menaikkan tambahan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp50.000 sehingga total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp200.000.
Baca Juga
Pemerintah Janji Pemegang Kartu Pra Kerja Lakukan Pelatihan di Dalam Negeri
“Oleh karena itu ini akan diberlakukan selama 6 bulan diawali di bulan Maret dan ini kebutuhan anggarannya sebanyak Rp4,56 triliun,” pungkasnya. (*)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Pemerintah Buka Program Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate, Digaji Sesuai UMP

Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy

Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja

Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik

Pekerja Profesional Bidang TIK Minim, Baru 0,8 Persen Dari Total Angkatan Kerja Nasional.

Isu Transfer Data Pribadi Jadi Perbincangan Hangat, Menkomdigi Bakal Temui Menko Airlangga Hartarto

Tidak Ikut Prabowo Pulang, Menko Airlangga Langsung Geser dari Brasil ke AS Nego ke Pemerintah Trump

Pemerintah Tetapkan Deregulasi Kebijakan Impor 10 Komoditas
