Kapolri Tito Karnavian Layak Dapat Penghargaan dari Raja Malaysia

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 Desember 2017
Kapolri Tito Karnavian Layak Dapat Penghargaan dari Raja Malaysia

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memuji prestasi Kapolri Polisi Tito Karnavian yang baru mendapat penghargaan keberanian kepolisian kelas satu atau First Class Police Force Bravery Award dengan nama Panglima Gagah Pasukan Polis (PGPP) dari Raja Malaysia, karena kinerjanya memajukan kinerja Kepolisian.

"Kinerja dan profesionalisme Kapolri pantas diapresiasi. Penghargaan itu membuktikan kinerja Kapolri selama hampir dua tahun memimpin Polri mendapat penilaian bagus dari dunia internasional," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan melalui siaran persnya seperti dilansir Antara di Jakarta, Senin (11/12).

Menurut Edi Hasibuan, selama Polri dibawah kepemimpinan Tito, kinerja Polri terus membaik dan banyak mendapatpujian masyarakat termasuk dari kepolisian internasional.

Dalam catatan Lemkapi, tutur Edi, dalam beberapa bulan terakhir kinerja Kapolri banyak dihargai dunia internasional bahkan diundang sejumlah negara untuk menjadi pembicara soal pemberantasan terorisme antara lain pada Oktober 2017 di Forum PBB dan Divisi FBI Amerika.

Sebelum ke Amerika, Kapolri juga diundang dalam forum elit terbatas The Piramid Club dan berbicara tentang pemberantasan terorisme. Acara tersebut turut dihadiri PM Singapura Lee Hsien Loong.

"Pemikirannya banyak diminta dunia internasional khususnya mengenai strategi penanganan terorisme dan ide-idenya dalam memberantas berbagai kejahatan transnasional lainnya," katanya.

Pada Minggu (10/12), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menerima penghargaan keberanian kepolisian kelas satu atau First Class Police Force Bravery Award dengan nama Panglima Gagah Pasukan Polis (PGPP) dari Raja Malaysia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong XV Sultan Muhammad V.

"Acara pemberian penghargaan itu bertempat di Istana Negara Malaysia, Kuala Lumpur, pada hari Minggu," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul.

Kombes Martinus menjelaskan penghargaan PGPP diberikan kepada perwira tinggi Kepolisian atas pengabdian yang luar biasa terhadap kepolisian dan negara.

"Kapolri menerima penghargaan ini atas jasa-jasa Kapolri dalam penanggulangan kejahatan antarnegara, khususnya penanggulangan terorisme," katanya.

Penganugerahan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peranan Kapolri terhadap keamanan Indonesia-Malaysia dan dukungan terhadap Polis Diraja Malaysia.

Martinus menambahkan tanda kehormatan serupa tercatat pernah diterima oleh dua pejabat Kapolri pada masanya yaitu Jenderal Pol Dibyo Widodo tahun 1996 dan Jend Pol Timur Pradopo pada tahun 2013. (*)

#Kapolri #Tito Karnavian #Lemkapi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Sering Ganggu Dunia Usaha, Kapolri Perintahkan Sikat Pungli dan Premanisme
Menurut Sigit, keamanan menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan industri.
Yusuf Abdillah - Jumat, 11 September 2026
Sering Ganggu Dunia Usaha, Kapolri Perintahkan Sikat Pungli dan Premanisme
Indonesia
Anak Pertama Mantan Kapolri Jenderal Hoegenf Meninggal Dunia
Ia merupakan sahabat Megawati Soekarnoputri, mantan presiden sekaligus putri mantan Presiden Soekarno, karena sama-sama bersekolah di Perguruan Cikini.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Anak Pertama Mantan Kapolri Jenderal Hoegenf Meninggal Dunia
Indonesia
Prabowo Minta Korporasi Pelaku Karhutla Diusut: Kalau Perlu Semua Izinnya Dicabut
Presiden Prabowo Subianto meminta Polri menindak tegas pelaku karhutla hingga korporasi. Polri telah menangani 200 LP dengan 138 tersangka dan 8 korporasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
Prabowo Minta Korporasi Pelaku Karhutla Diusut: Kalau Perlu Semua Izinnya Dicabut
Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Rotasi Sejumlah Pati dan Pamen, Astamaops hingga Dua Kapolda Berganti
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah pati dan pamen Polri. Astamaops, As SDM, Koorsahli hingga dua Kapolda berganti.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 31 Agustus 2026
Kapolri Listyo Sigit Rotasi Sejumlah Pati dan Pamen, Astamaops hingga Dua Kapolda Berganti
Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Bertemu 6.500 Eks Anggota Jemaah Islamiyah, Tegaskan Persaudaraan Selamanya
Polri bersama-sama Garda Satya NKRI selalu siap untuk berkontribusi dan siap menghadapi berbagai macam ancaman tantangan yang bisa membahayakan bangsa dan NKRI.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
Kapolri Listyo Sigit Bertemu 6.500 Eks Anggota Jemaah Islamiyah, Tegaskan Persaudaraan Selamanya
Indonesia
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Secara khusus, ia menyoroti kerja kepolisian yang dilakukan hingga ke wilayah terpencil dan desa.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Indonesia
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Mensesneg juga menyampaikan rapat yang membahas keamanan dan ketertiban itu juga diarahkan untuk persiapan Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Bagikan