Kapolri Wanti-Wanti Pemilu 2024 Jangan Jadi Ajang Pemecah Belah Bangsa

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 29 Desember 2022
Kapolri Wanti-Wanti Pemilu 2024 Jangan Jadi Ajang Pemecah Belah Bangsa

MoU Kapolri-KPU tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. (Foto: Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persiapan menyambut gelaran Pemilu 2024 terus dimatangkan.

Buktinya, Mabes dan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) menandatangani nota kesepahaman. Yakni terkait dengan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, polisi akan melakukan pengamanan dan mengawal mulai dari awal memasuki tahapan Pemilu.

Baca Juga:

Bawaslu Ancam Pidanakan ASN Tak Netral pada Pemilu 2024

Pengamanan tersebut meliputi persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara, hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah.

Tentunya yang menjadi harapan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari," ujar Sigit di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Sigit menekankan pentingnya seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Menurut Sigit, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa.

Namun, Sigit menegaskan, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik.

"Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama. Sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus ditinggalkan," ucap Sigit.

Baca Juga:

Kemendagri Sosialisasikan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024

Dengan terjaganya penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai, Sigit berharap Indonesia ke depan bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif.

Semangat itu, ditekankan Sigit, selalu digelorakan dengan sosialisasi kepada mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas dan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, semua unsur bangsa harus memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang damai.

"Ini demi kepentingan rakyat kita semua," tegas Sigit.

Ia juga meminta untuk belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya.

Dia tidak ingin terjadi lagi polarisasi, politik identitas, SARA dan hal lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa di Pemilu 2024.

"Kita harapkan ke depan bagaimana kita edukasi dan sosialisasikan agar proses demokrasi bisa dapat berjalan dengan lebih baik," tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, UU Pemilu mengingatkan agar tidak ada lagi kampanye yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Jangan sampai terjadi konflik dalam bentuk kekerasan. Baik kekerasan fisik, maupun kekerasan verbal menggunakan ujaran kebencian, fitnah, hoaks di media sosial," terang Hasyim.

Hasyim menambahkan, indeks kerawanan yang disusun Bawaslu khusus terkait kepemiluan.

Sedangkan indeks kerawanan yang disusun Polri tidak hanya berdasar kepemiluan, tetapi juga situasi yang melingkupi kepemiluan. Sehingga masing masing lembaga punya indikator yang khusus.

Hasyim menjelaskan perbedaan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019.

Di antaranya keserentakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Sebab itu, situasi yang dihadapi Kepolisian pasti berbeda dengan Pemilu 2019 yang saat itu tidak ada pilkada.

"Sehingga harus ada indikator yang cukup memadai untuk menggerakkan pasukan, misalkan dalam pengamanan," ujar Hasyim. (Knu)

Baca Juga:

Tahapan Verifikasi Ulang Partai Amien Rais Agar Bisa Tarung di Pemilu 2024

#Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan