Kapolri Optimistis Jatim Capai Herd Immunity di Akhir Agustus

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 10 Juli 2021
Kapolri Optimistis Jatim Capai Herd Immunity di Akhir Agustus

Gelaran vaksinasi di Surabaya makin masif guna menghambat laju penularan COVID-19. (Foto: MP/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi lokasi vaksinasi massal bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Mall Grand City, Surabaya, Jawa Timur, yang diselenggarakan oleh Walubi bekerja sama dengan Perwakilan Kodam V/ Brawijaya, Jumat (9/7).

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, optimistis di akhir Agustus 2021 nanti Provinsi Jawa Timur (Jatim) segera terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap COVID-19.

Menurutnya, atas didasari kekompakan Forkompinda Jawa Timur, maka target 300.000 vaksinasi dalam sehari akan terwujud.

Baca Juga:

Kota Bandung Terus Kejar Target Vaksinasi 2 Juta Penduduk

“Ya harapannya jika hal tersebut bisa dipertahankan dan ditingkatkan di angka 300.000, maka di akhir Agustus akan menjadi hadiah bagi masyarakat Jawa Timur untuk mencapai herd immunity,” tandas Sigit.

Untuk itu, lanjut Sigit, target Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait herd immunity terhadap COVID-19 bakal segera terealisasi.

“Terus semangat, jaga jarak dan selalu gunakan masker sebab COVID-19 masih ada di sekitar kita. Sayangi keluarga, sayangi saudara, sayangi teman-teman kita,” tutur Sigit.

 Vaksinasi COVID-19. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Vaksinasi COVID-19. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Sementara itu, Wakapolrestabes Surabaya AKBP Hartoyo memaparkan, herd immunity dikejar dari 63 puskesmas khusus suntikan dosis kedua program vaksinasi.

Untuk dosis pertama dipacu dengan program vaksinasi di Polres Pelabuhan Tj Perak, Polrestabes Surabaya, dan Gelora 10 November di Tambaksari.

“Kita kerahkan pengamanan dari tiga pilar. Untuk membantu proses vaksinasi, kita lakukan penambahan nakes (tenaga kesehatan). Bahkan, Polrestabes menuju 2.100 orang ikuti vaksinasi per hari,” terang Hartoyo.

Baca Juga:

Agar Lampaui Target Jokowi, Bank DKI Siapkan Sentra Vaksinasi

Kendati akan terbentuk herd immunity, Polri mengimbau warga Surabaya tetap taat prokes. Sebab, tak semua warga di Surabaya sudah tervaksin. Apalagi pendatang yang belum tentu ikut vaksinasi.

“Untuk itu, meski warga di Surabaya sudah tervaksin dosis pertama dan kedua, kita minta tetap prokes. Kasihan jika kita membawa virus dan orang di dekat kita belum vaksin. Maka dia bisa terjangkit virus,” pungkas Hartoyo. (Andika Eldon/Jawa Timur)

Baca Juga:

Tenaga Medis Bakal Divaksin Tiga Kali

#Jawa Timur #COVID-19 #Vaksinasi #Kapolri
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Terkait rencana revisi UU Polri, Soedeson memastikan pembahasan tersebut tetap akan dilakukan dan materi yang diatur dalam Perpol nantinya akan diperkuat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Ancaman cuaca ekstrem hingga bencana yang bisa terjadi saat musim mudik Natal dan Tahun Baru 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Bagikan