Kapolri Listyo Salahkan Anak Buahnya soal Telegram yang Atur Kerja Media

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 06 April 2021
Kapolri Listyo Salahkan Anak Buahnya soal Telegram yang Atur Kerja Media

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (1/4/). (Foto: MP/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyalahkan anak buahnya soal Surat Telegram (ST) ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan dengan mengeluarkan ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021.

"Arahan saya adalah masyarakat ingin polri bisa tampil tegas namun humanis, namun kita lihat di tayangan media masih banyak terlihat tampilan anggota yang arogan," kata Listyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/4).

Baca Juga

Batalkan Surat Telegram yang Atur-Atur Kerja Media, Polri Minta Maaf

Listyo tidak ingin citra Polri menjadi buruk karena tayangan soal kelakuan aparat. Jangan sampai ada beberapa perbuatan oknum yang arogan merusak satu institusi.

"Karena itu saya minta agar membuat arahan agar anggota lebih hati-hati saat tampil di lapangan," ungkap Listyo.

Sehingga tampilan anggota semakin terlihat baik, tegas namun humanis. Listyo menduga, anak buahnya salah mengartikan sehingga membuat narasi di Telegram Rahasia yang seolah 'mengatur' kerja media.

"Mungkin di penjabaran surat telegram tersebut anggota salah menuliskan sehingga menimbulkan beda penafsiran. STR yang dibuat tersebut keliru sehingga malah media yang dilarang merekam anggota yang berbuat arogan dilapangan," tambahnya.

Mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan, tak pernah melarang media melakukan peliputan.

"Saya sudah perintahkan kadiv humas untuk mencabut STR tersebut," jelas Listyo.

Ia bahkan meminta maaf kepada insan pers. "Saya mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yg membuat ketidaknyamanan teman-teman media. Kami selalu butuh koreksi dari teman media dan ekternal untuk perbaikan insititusi Polri agar bisa jadi lebih baik," tutup Listyo Sigit. (Knu)

Baca Juga

Telegram Kapolri yang Atur Kerja Pers Dinilai Berpotensi Halangi Publik Dapat Informasi

#Kapolri #Kapolri Listyo #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Bagikan