Kapolri Jenderal Listyo dan Kasus Bom Gereja Kepunton Solo

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 Januari 2021
Kapolri Jenderal Listyo dan Kasus Bom Gereja Kepunton Solo

Presiden Joko Widodo menyematkan tanda pangkat kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigid Prabowo saat upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1). ANTARA FOTO/Kris

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Jokowi telah resmi melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, Rabu (26/1). Sebagai mantan Kapolresta Surakarta yang menjabat pada 2011 silam, pastinya punya banyak kenangan di Solo.

Terlebih pada saat Jenderal Listyo menjabat Kapolresta Surakarta, Kota Solo dipimpin Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Jokowi dan FX Hadi Rudyatmo.

Baca Juga

Kapolri: Jenderal Idham Azis Tidak Suka Pencitraan

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memiliki kenangan bersama Sigit saat menjabat Wali Kota Solo.

Kenangan tersebut adalah saat usaha Pemkot Solo dan Polresta Surakarta memberikan rasa aman pasca peristiwa aksi terorisme bom Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Jebres, Solo. Peristiwa itu terjadi saat pada 25 September 2011 ketika jemaat melaksanakan ibadah Minggu pagi.

"Beliau (Sigit) tak lama menjabat sebagai Kapolresta Solo muncul kasus besar. Bom meledak di gereja saat jemaat sedang beribadah," ujar Rudy, Kamis (28/1).

Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Prabowo, berpidato saat serah terima jabatan dan penyerahan Panji-panji Tribrata Kepolisian Indonesia yang ditayangkan pada layar elektronik di Ruang Rupatama, Markas Besar Kepolisian Indonesia, Jakarta, Rabu (27/1/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir
Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Prabowo, berpidato saat serah terima jabatan dan penyerahan Panji-panji Tribrata Kepolisian Indonesia yang ditayangkan pada layar elektronik di Ruang Rupatama, Markas Besar Kepolisian Indonesia, Jakarta, Rabu (27/1/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir

Rudy menyatakan peristiwa itu menjadi pengingat jejak Sigit yang pernah menjaga keamanan di Solo. Ia mengatakan kasus bom meledak itu terjadi saat tiga hari Solo akan menjadi tuan rumah pelaksanaan acara internasional, Asian Parliamentary Assembly pada tanggal 28 September.

"Ya tiga hari sebelum acara Asian Parliamentary Assembly dilaksanakan ada kasus bom di GBIS. Itu menjadi pengingat saya dengan dia (Sigit) yang menangani kasus bom," kata dia.

Event Asian Parliamentary Assembly, lanjut dia, tetap terselenggara dengan lancar. Pemkot Solo beserta Kapolresta Surakarta, Sigit saat itu menjamin keamanan acara itu.

"Acara akhirnya bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya gangguan aksi teror. Kota Solo aman," tutur dia

Rudy mengucapkan selamat atas terpilihnya Listyo Sigit sebagai Kapolri. Dia berharap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Indonesia selalu terjaga.

"Saya mewakili masyarakat Solo mengucapkan selamat, semoga sukses mengemban amanat sebagai Kapolri," tutup Rudy. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

ICW Tantang Kapolri Listyo Sigit Usut Dugaan Korupsi di Internal Polri

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo #Kapolri Listyo
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Indonesia
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran kepolisian daerah. Dalam hal itu, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Indonesia
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Polri membuka ruang bagi masyarakat yang ingin ikut menyalurkan bantuan ke Posko Penerimaan Bantuan Kemanusian Ditsamapta Koorsabhara.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Indonesia
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Polri menarik seorang perwira tinggi (Pati) yang dalam proses orientasi alih jabatan di sebuah kementerian, kembali ke lingkungan Korps Bhayangkara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Indonesia
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Indonesia
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Kapolri Listyo Sigit mendesak Brimob meningkatkan kemampuan dengan studi banding ke negara-negara pemilik pasukan elite.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Indonesia
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Ia menilai putusan MK sangat krusial dalam upaya menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan batasan kewenangan antar lembaga negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Indonesia
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri merupakan jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Indonesia
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat
Pihaknya tidak hanya akan menerima masukan internal dari Kapolri, tetapi juga dari Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat
Bagikan