Kado 100 Hari Pemerintahan Jokowi: 'Rapor Merah' di Bidang Penegakan Hukum

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 27 Januari 2015
Kado 100 Hari Pemerintahan Jokowi: 'Rapor Merah' di Bidang Penegakan Hukum

Foto: Antarafoto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pemikir politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai selama 100 hari memimpin Indonesia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) belum menorehkan prestasi.

"Saya katakan di bidang hukum rapor Presiden Joko Widodo merah," kata Siti saat dihubungi merahputih.com, Jakarta, Selasa (27/1).

Pemikir politik yang akrab disapa Mba Wiwiek menambahkan di sektor penegakan hukum rapor pemerintahan Jokowi-Kalla dikatakan merah karena janji-janji manis Presiden Joko Widodo saat pemilu presiden (pilpres) 2014 lalu belum dilaksanakan.

BACA JUGA: Bamsoet: Menerbitkan Perppu Impunitas KPK, Jokowi akan Jadi Bahan Olok-Olok

Persoalan lain yang mencoreng rezim Jokowi-Kalla adalah penangkapan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

"Ini tanda penegakan hukum di era Presiden Jokowi tidak berjalan. Komitmen Jokowi dalam pilpres tidak dijalankan saat menjadi Presiden," tambah alumnus Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Jember.

Lebih lanjut Wiwiek menambahkan, persoalan lain yang membuat miris adalah pemilihan Jaksa Agung dari latar belakang Partai Politik. Menurut Wiwiek dipilihnya HM. Prasetyo yang merupakan bekas Politisi Partai NasDem semakin memperkuat dugaan bahwa Presiden Jokowi tidak serius dalam upaya supremasi hukum.

"Ini yang kita pertanyakan. Dan penegakkan hukum harus terus dilakukan Presiden Jokowi," tandas Siti.

Diberitakan sebelumnya, Politisi Partai Gerindra Desmond J Mahessa menilai diangkatnya HM. Prasetyo sebagai pucuk pimpinan Korps Adhyakasa ada dua alasan. Untuk alasan pertama adalah untuk menegagakkan hukum dan alasan kedua adalah untuk mengamankan kasus-kasus hukum yang menyeret orang pemerintah.

"Soal pengangkatan HM Prasteyo itu, saya lebih condong yang (alasan) kedua," katanya beberapa waktu lalu. (bhd)

 

BERITA LAINNYA:

Rahmat Gobel: Indonesia Akan Tiru Singapura Soal Pelarangan Miras

Ray Rangkuti: Tanpa Budi Gunawan dan Budi Wasesa, Polisi Akan Lebih Baik

#100 Hari Jokowi-JK #Evaluasi 100 Hari Pemerintah Jokowi-JK #Jusuf Kalla
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
JK membeberkan hasil pertemuan dengan Prabowo. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan proyek energi nasional bernilai hingga Rp 70 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Presiden ke-7 RI, Jokowi, menanggapi statement Jusuf Kalla. Ia menyebut bahwa Jokowi menjadi presiden berkat dirinya.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Indonesia
JK: Kasih Tahu Termul-Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!
Istilah termul yang digunakan JK itu merujuk kepanjangan dari Ternak Mulyono. Adapun, Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi yang akhirnya diganti oleh orang tuanya karena sering sakit-sakitan
Wisnu Cipto - Minggu, 19 April 2026
 JK: Kasih Tahu Termul-Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!
Indonesia
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Politikus Gerindra Wihadi Wijanto menegaskan APBN Indonesia masih kuat dan mampu menahan dampak kenaikan energi global, merespons usulan Jusuf Kalla soal kenaikan BBM.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 April 2026
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Indonesia
Diminta Jusuf Kalla Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Pihak yang Menuding Membuktikan
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan pihaknya tidak mau berspekulasi soal sosok orang besar di balik ijazah palsu.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Diminta Jusuf Kalla Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Pihak yang Menuding Membuktikan
Indonesia
PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
JK menyampaikan bahwa minggu ini, tim PMI akan ke Islamabad, Pakistan, untuk melakukan pengadaan obat-obatan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
 PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
Indonesia
Geram Dituduh Bohir Ijazah Palsu Jokowi, JK Polisikan Rismon Sianipar
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) geram namanya ikut diseret-seret dalam kasus polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi)
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Geram Dituduh Bohir Ijazah Palsu Jokowi, JK Polisikan Rismon Sianipar
Berita Foto
Sejumlah Tokoh Nasional Hadiri Pemakaman Wapres ke-6 Try Sutrisno di TMP Kalibata Jakarta
Prosesi pemakaman Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Maret 2026
Sejumlah Tokoh Nasional Hadiri Pemakaman Wapres ke-6 Try Sutrisno di TMP Kalibata Jakarta
Indonesia
Cewek Tabrak Pagar Rumah JK Sepakat Bayar Ganti Rugi Rp 25 Juta, Polisi Hentikan Perkara
Kepolisian resmi menghentikan perkara penabrakan pagar rumah JK karena pihak korban tidak membuat laporan resmi ke kepolisian.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Februari 2026
Cewek Tabrak Pagar Rumah JK Sepakat Bayar Ganti Rugi Rp 25 Juta, Polisi Hentikan Perkara
Bagikan