Kado 100 Hari Pemerintahan Jokowi: 'Rapor Merah' di Bidang Penegakan Hukum

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 27 Januari 2015
Kado 100 Hari Pemerintahan Jokowi: 'Rapor Merah' di Bidang Penegakan Hukum

Foto: Antarafoto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pemikir politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai selama 100 hari memimpin Indonesia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) belum menorehkan prestasi.

"Saya katakan di bidang hukum rapor Presiden Joko Widodo merah," kata Siti saat dihubungi merahputih.com, Jakarta, Selasa (27/1).

Pemikir politik yang akrab disapa Mba Wiwiek menambahkan di sektor penegakan hukum rapor pemerintahan Jokowi-Kalla dikatakan merah karena janji-janji manis Presiden Joko Widodo saat pemilu presiden (pilpres) 2014 lalu belum dilaksanakan.

BACA JUGA: Bamsoet: Menerbitkan Perppu Impunitas KPK, Jokowi akan Jadi Bahan Olok-Olok

Persoalan lain yang mencoreng rezim Jokowi-Kalla adalah penangkapan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

"Ini tanda penegakan hukum di era Presiden Jokowi tidak berjalan. Komitmen Jokowi dalam pilpres tidak dijalankan saat menjadi Presiden," tambah alumnus Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Jember.

Lebih lanjut Wiwiek menambahkan, persoalan lain yang membuat miris adalah pemilihan Jaksa Agung dari latar belakang Partai Politik. Menurut Wiwiek dipilihnya HM. Prasetyo yang merupakan bekas Politisi Partai NasDem semakin memperkuat dugaan bahwa Presiden Jokowi tidak serius dalam upaya supremasi hukum.

"Ini yang kita pertanyakan. Dan penegakkan hukum harus terus dilakukan Presiden Jokowi," tandas Siti.

Diberitakan sebelumnya, Politisi Partai Gerindra Desmond J Mahessa menilai diangkatnya HM. Prasetyo sebagai pucuk pimpinan Korps Adhyakasa ada dua alasan. Untuk alasan pertama adalah untuk menegagakkan hukum dan alasan kedua adalah untuk mengamankan kasus-kasus hukum yang menyeret orang pemerintah.

"Soal pengangkatan HM Prasteyo itu, saya lebih condong yang (alasan) kedua," katanya beberapa waktu lalu. (bhd)

 

BERITA LAINNYA:

Rahmat Gobel: Indonesia Akan Tiru Singapura Soal Pelarangan Miras

Ray Rangkuti: Tanpa Budi Gunawan dan Budi Wasesa, Polisi Akan Lebih Baik

#100 Hari Jokowi-JK #Evaluasi 100 Hari Pemerintah Jokowi-JK #Jusuf Kalla
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Bagikan