Kader Tolak Dukung Pasangan Purnomo-Teguh, DPC PDIP Solo Belum Berani Berikan Sanksi

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 10 Januari 2020
 Kader Tolak Dukung Pasangan Purnomo-Teguh, DPC PDIP Solo Belum Berani Berikan Sanksi

Bakal cawali dan cawawali di Pilwakot, Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, Jawa Tengah sejauh ini belum memutuskan sanksi terhadap sejumlah kader yang tidak mendukung bakal cawali dan cawawali di Pilwakot, Achmad Purnomo-Teguh Prakosa.

Diketahui, sejumlah kader PDIP mendaftarkan diri sebagai bakal cawali dan cawawali di Pilwakot Solo 2020 sendiri lewat DPD PDIP Jawa Tengah. Mereka adalah Gibran Rakabuming Raka dan anggota DPRD Solo Ginda Ferachtriawan, dan mantan anggota DPRD Solo Purwono. Padahal, DPC PDIP Solo telah mengusung Purnomo-Teguh.

Baca Juga:

Dapat Dukungan dari Massa Garuda, Purnomo-Teguh Janji Selamatkan Solo

"Kita semua tahu ada persoalan adanya kader itu (Tidak mendukung Purnomo-Teguh). Partai membiarkan dulu, karena nanti habis energi kita," ujar Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa kepada merahputih.com di Solo, Kamis (9/1).

Sekretaris DPC PDIP Solo Teguh Prakosa menyatakan pihaknya belum bisa sanksi kader yang tak dukung Purnomo-Teguh
Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa, Kamis (9/1). (MP/Ismail)

Teguh yang merupakan bakal cawawali dari PDIP tidak ingin terjadi konflik kepentingan dengan membuat sanksi. Namun demikian, kondisi tersebut akan selesai setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menurunkan rekomendasi Pilwakot Solo.

"Jujur saja kalau mereka kami tegur, memberi peringatan seolah-olah pamrih saya, saya kira tidak perlu. Persoalan ini akan selesai sendirinya kalau rekomendasi turun," kata dia.

Teguh optimistis rekomendasi akan jatuh pada pasangan Purnomo-Teguh. Usai rekomendasi turun, DPC rencananya bakal menerapkan sanksi.

Baca Juga:

Pilwakot Solo, Pesaing Gibran Keluhkan Sering Diserang Masalah Umur

"Saya tegaskan saja mereka yang selama ini bilang tegak lurus pada partai, setelah rekomendasi turun apakah benar-benar tegak lurus. Kalau rekomendasi turun mereka tidak bekerja seperti kader partai, maka akan ada sanksi," pungkasnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Ketua DPC PDIP Solo Keluhkan Adanya Intervensi Soal Rekomendasi, Gibran Berkilah

#PDIP #PDI Perjuangan #Wali Kota Solo #Pilkada Serentak
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan