Kader Tolak Dukung Pasangan Purnomo-Teguh, DPC PDIP Solo Belum Berani Berikan Sanksi

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 10 Januari 2020
 Kader Tolak Dukung Pasangan Purnomo-Teguh, DPC PDIP Solo Belum Berani Berikan Sanksi

Bakal cawali dan cawawali di Pilwakot, Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, Jawa Tengah sejauh ini belum memutuskan sanksi terhadap sejumlah kader yang tidak mendukung bakal cawali dan cawawali di Pilwakot, Achmad Purnomo-Teguh Prakosa.

Diketahui, sejumlah kader PDIP mendaftarkan diri sebagai bakal cawali dan cawawali di Pilwakot Solo 2020 sendiri lewat DPD PDIP Jawa Tengah. Mereka adalah Gibran Rakabuming Raka dan anggota DPRD Solo Ginda Ferachtriawan, dan mantan anggota DPRD Solo Purwono. Padahal, DPC PDIP Solo telah mengusung Purnomo-Teguh.

Baca Juga:

Dapat Dukungan dari Massa Garuda, Purnomo-Teguh Janji Selamatkan Solo

"Kita semua tahu ada persoalan adanya kader itu (Tidak mendukung Purnomo-Teguh). Partai membiarkan dulu, karena nanti habis energi kita," ujar Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa kepada merahputih.com di Solo, Kamis (9/1).

Sekretaris DPC PDIP Solo Teguh Prakosa menyatakan pihaknya belum bisa sanksi kader yang tak dukung Purnomo-Teguh
Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa, Kamis (9/1). (MP/Ismail)

Teguh yang merupakan bakal cawawali dari PDIP tidak ingin terjadi konflik kepentingan dengan membuat sanksi. Namun demikian, kondisi tersebut akan selesai setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menurunkan rekomendasi Pilwakot Solo.

"Jujur saja kalau mereka kami tegur, memberi peringatan seolah-olah pamrih saya, saya kira tidak perlu. Persoalan ini akan selesai sendirinya kalau rekomendasi turun," kata dia.

Teguh optimistis rekomendasi akan jatuh pada pasangan Purnomo-Teguh. Usai rekomendasi turun, DPC rencananya bakal menerapkan sanksi.

Baca Juga:

Pilwakot Solo, Pesaing Gibran Keluhkan Sering Diserang Masalah Umur

"Saya tegaskan saja mereka yang selama ini bilang tegak lurus pada partai, setelah rekomendasi turun apakah benar-benar tegak lurus. Kalau rekomendasi turun mereka tidak bekerja seperti kader partai, maka akan ada sanksi," pungkasnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Ketua DPC PDIP Solo Keluhkan Adanya Intervensi Soal Rekomendasi, Gibran Berkilah

#PDIP #PDI Perjuangan #Wali Kota Solo #Pilkada Serentak
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Pemkot Solo Gandeng Kejagung Revitalisasi Sriwedari, Siapkan Anggaran Rp 200 Miliar
Pemkot Solo menggandeng Kejagung untuk merevitalisasi Sriwedari. Anggarannya ditaksir mencapai Rp 200 miliar.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
Pemkot Solo Gandeng Kejagung Revitalisasi Sriwedari, Siapkan Anggaran Rp 200 Miliar
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Bagikan