Kader PKS Jadi Wagub DKI, Anies: Asal Jangan Bawa Visi Sendiri

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 06 November 2018
Kader PKS Jadi Wagub DKI, Anies: Asal Jangan Bawa Visi Sendiri

Gubernur DKI Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempermasalahkan Gerindra menyerahkan jatah wakil gubernur DKI ke PKS. Hanya saja, dia berpesan yang paling penting cawagub yang disodorkan harus mau menjalankan visi dan misi dirinya dan tak punya tujuan sendiri memimpin Ibu kota.

"Tapi kalau bagi saya, bahwa yang akan menjadi wakil ini tidak pernah ikut kampanye bersama saya. Sehingga dia harus memiliki komitmen untuk menjalankan semua yang menjadi visi gubernur. Jangan bawa visi sendiri, karena kami berjanji pada warga Jakarta untuk begitu banyak hal dan kita berharap wakil ikut dengan visi itu," kata Anies di Jakarta, Selasa (6/11).

Tak hanya miliki visi sendiri, lanjut Anies, pengisi orang nomor 2 di Jakarta itu harus bisa disiplin dalam bekerja untuk memimpin Ibukota Jakarta. "Kemudian yang lainnya kerja, disiplin," jelasnya.

Anies mengaku tak keberatan dengan mekanisme uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada nama-nama kandidat yang akan melenggang menjadi cawagub. "Saya katakan, lebih baik mendapatkan kesepakatan yang bulat tapi perlu waktu. Dari pada cepat-cepat tapi lonjong," ungkapnya.

Rapat antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11) sore. Foto: MP/Asropih

Sebelumnya diberitakan, partai Gerindra telah menyerahkan kursi Wagub DKI Jakarta terhadap PKS. Kesepakatan itu diputuskan saat rapat antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11) sore.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo memastikan kandidat orang nomor dua di Ibukota berasal dari PKS. Menurut dia, keputusan itu yang mengamanatkan Prabowo Subianto. Karena dalam perjanjial awal dengan elit Partai PKS kursi Wagub DKI diisi oleh PKS.

"Karena begini sebenernya itu kan dalam rangka mengamankan kebijakan ketua umum Gerindra. Pak Prabowo sudah menyampaikan kursi wagub DKI yang ditinggal bang Sandi untuk PKS," kata Syakir di DPD Partai Gerindra. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #Anies Baswedan #Gerindra #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - 2 jam, 7 menit lalu
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - 2 jam, 34 menit lalu
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Bagikan