Kader PKS DKI Tak Setuju Wacana Sistem 4 Hari Kerja, Dianggap Kurang Optimal

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 24 Januari 2025
Kader PKS DKI Tak Setuju Wacana Sistem 4 Hari Kerja, Dianggap Kurang Optimal

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan). (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, tak setuju dengan wacana Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, yang akan memangkas sistem kerja dari lima hari menjadi empat hari.

Politikus PKS ini menilai penerapan empat hari kerja tersebut kurang optimal. Menurut pria yang akrab disapa MTZ itu, pemberlakuan empat hari kerja di negara yang memiliki empat musim akan sangat efektif. Tentu berbeda dengan Indonesia, yang memiliki iklim tropis dengan dua musim.

Ia menilai, penerapan hari kerja yang saat ini berlaku dengan lima hari kerja sudah sangat baik, yakni dengan adanya dua hari libur pada Sabtu dan Minggu.

"Ketika musim salju, buka pintu juga susah, nah itu cocok. Tapi kalau di Jakarta saya kira atau di Indonesia pada umumnya, saya kira kerja 5 hari itu sudah optimal," kata MTZ kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1).

Baca juga:

Tim Transisi Pramono-Rano Bantah Usulkan 4 Hari Kerja dalam Seminggu

MTZ pun menyinggung soal penerapan wacana empat hari kerja bagi para pegawai di Jakarta, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) karena memiliki hari libur lebih banyak.

Menurut dia, perlu ada kajian lebih mendalam untuk mengoptimalkan wacana tersebut. Jika hari libur dihabiskan bersama keluarga tentu hal itu sangat positif, tetapi jika tidak pasti bakal menimbulkan stigma negatif.

"Tiga hari menjadi (libur) ngapain tuh ya, istirahat atau kemudian berlibur?," ucap MTZ.

Baca juga:

Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, Politikus PKS: Bisa Saja Asal Sesuai Syariat

"Atau bercengkerama bersama keluarga, ya ada positifnya juga, ada positifnya, jadi punya waktu bersama-sama keluarga lebih banyak," lanjut dia.

MTZ juga mengungkapkan, wacana itu sudah pernah dilakukan oleh era Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Namun, lebih menekankan pada penerapan hari kerja dalam kondisi tertentu.

"Kalau banjir dan lain-lain itu bisa kita WFH. Jadi saya kira nggak perlu disebutkan bahwa hari kerjanya empat hari, tapi memang pada saat tertentu ya bisa saja," tutup MTZ. (Asp)

#PKS #Pramono Anung-Rano Karno #Pekerjaan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
1,4 Juta Tenaga Kerja Sudah Terserap hingga Agustus 2026, Kemnaker Perkuat Career Day untuk Talenta Muda
Sebanyak 1.411.857 tenaga kerja mendapat penempatan hingga Agustus 2026. Kemnaker memperkuat Career Day dan You RISE untuk talenta muda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 Agustus 2026
1,4 Juta Tenaga Kerja Sudah Terserap hingga Agustus 2026, Kemnaker Perkuat Career Day untuk Talenta Muda
Bagikan