Kader PKS DKI Tak Setuju Wacana Sistem 4 Hari Kerja, Dianggap Kurang Optimal
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan). (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, tak setuju dengan wacana Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, yang akan memangkas sistem kerja dari lima hari menjadi empat hari.
Politikus PKS ini menilai penerapan empat hari kerja tersebut kurang optimal. Menurut pria yang akrab disapa MTZ itu, pemberlakuan empat hari kerja di negara yang memiliki empat musim akan sangat efektif. Tentu berbeda dengan Indonesia, yang memiliki iklim tropis dengan dua musim.
Ia menilai, penerapan hari kerja yang saat ini berlaku dengan lima hari kerja sudah sangat baik, yakni dengan adanya dua hari libur pada Sabtu dan Minggu.
"Ketika musim salju, buka pintu juga susah, nah itu cocok. Tapi kalau di Jakarta saya kira atau di Indonesia pada umumnya, saya kira kerja 5 hari itu sudah optimal," kata MTZ kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1).
Baca juga:
Tim Transisi Pramono-Rano Bantah Usulkan 4 Hari Kerja dalam Seminggu
MTZ pun menyinggung soal penerapan wacana empat hari kerja bagi para pegawai di Jakarta, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) karena memiliki hari libur lebih banyak.
Menurut dia, perlu ada kajian lebih mendalam untuk mengoptimalkan wacana tersebut. Jika hari libur dihabiskan bersama keluarga tentu hal itu sangat positif, tetapi jika tidak pasti bakal menimbulkan stigma negatif.
"Tiga hari menjadi (libur) ngapain tuh ya, istirahat atau kemudian berlibur?," ucap MTZ.
Baca juga:
Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, Politikus PKS: Bisa Saja Asal Sesuai Syariat
"Atau bercengkerama bersama keluarga, ya ada positifnya juga, ada positifnya, jadi punya waktu bersama-sama keluarga lebih banyak," lanjut dia.
MTZ juga mengungkapkan, wacana itu sudah pernah dilakukan oleh era Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Namun, lebih menekankan pada penerapan hari kerja dalam kondisi tertentu.
"Kalau banjir dan lain-lain itu bisa kita WFH. Jadi saya kira nggak perlu disebutkan bahwa hari kerjanya empat hari, tapi memang pada saat tertentu ya bisa saja," tutup MTZ. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak