Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kader PKS DKI Tak Setuju Wacana Sistem 4 Hari Kerja, Dianggap Kurang Optimal

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 24 Januari 2025
Kader PKS DKI Tak Setuju Wacana Sistem 4 Hari Kerja, Dianggap Kurang Optimal

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan). (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, tak setuju dengan wacana Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, yang akan memangkas sistem kerja dari lima hari menjadi empat hari.

Politikus PKS ini menilai penerapan empat hari kerja tersebut kurang optimal. Menurut pria yang akrab disapa MTZ itu, pemberlakuan empat hari kerja di negara yang memiliki empat musim akan sangat efektif. Tentu berbeda dengan Indonesia, yang memiliki iklim tropis dengan dua musim.

Ia menilai, penerapan hari kerja yang saat ini berlaku dengan lima hari kerja sudah sangat baik, yakni dengan adanya dua hari libur pada Sabtu dan Minggu.

"Ketika musim salju, buka pintu juga susah, nah itu cocok. Tapi kalau di Jakarta saya kira atau di Indonesia pada umumnya, saya kira kerja 5 hari itu sudah optimal," kata MTZ kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1).

Baca juga:

Tim Transisi Pramono-Rano Bantah Usulkan 4 Hari Kerja dalam Seminggu

MTZ pun menyinggung soal penerapan wacana empat hari kerja bagi para pegawai di Jakarta, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) karena memiliki hari libur lebih banyak.

Menurut dia, perlu ada kajian lebih mendalam untuk mengoptimalkan wacana tersebut. Jika hari libur dihabiskan bersama keluarga tentu hal itu sangat positif, tetapi jika tidak pasti bakal menimbulkan stigma negatif.

"Tiga hari menjadi (libur) ngapain tuh ya, istirahat atau kemudian berlibur?," ucap MTZ.

Baca juga:

Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, Politikus PKS: Bisa Saja Asal Sesuai Syariat

"Atau bercengkerama bersama keluarga, ya ada positifnya juga, ada positifnya, jadi punya waktu bersama-sama keluarga lebih banyak," lanjut dia.

MTZ juga mengungkapkan, wacana itu sudah pernah dilakukan oleh era Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Namun, lebih menekankan pada penerapan hari kerja dalam kondisi tertentu.

"Kalau banjir dan lain-lain itu bisa kita WFH. Jadi saya kira nggak perlu disebutkan bahwa hari kerjanya empat hari, tapi memang pada saat tertentu ya bisa saja," tutup MTZ. (Asp)

#PKS #Pramono Anung-Rano Karno #Pekerjaan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
BPS: Pengangguran di Solo Masih 6.943 Orang, Didominasi Lulusan SMA/SMK
Angka pengangguran di Solo kini masih menembus 6.943 orang. Jumlah itu didominasi oleh lulusan SMA/SMK.
Soffi Amira - Sabtu, 27 Juni 2026
BPS: Pengangguran di Solo Masih 6.943 Orang, Didominasi Lulusan SMA/SMK
Indonesia
4 Tips Negosiasi Naik Gaji di Perusahaan, 83 Persen Karyawan Berhasil dengan Cara Ini
Salary Pulse Indonesia 2026 mencatat 83 persen pekerja berhasil mendapat kenaikan gaji setelah negosiasi. Simak empat tips mengajukan kenaikan gaji ini.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 Juni 2026
4 Tips Negosiasi Naik Gaji di Perusahaan, 83 Persen Karyawan Berhasil dengan Cara Ini
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Fun
Konten Kreator Kini Wajib Punya NIB? Begini Penjelasan Lengkap dan Aturan Terbarunya
Konten kreator kini wajib punya NIB. Lalu, apa itu NIB dan bagaimana cara mendaftarnya? Berikut adalah penjelasan lengkapnya.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Konten Kreator Kini Wajib Punya NIB? Begini Penjelasan Lengkap dan Aturan Terbarunya
Indonesia
Denny JA Ungkap Fenomena DVC, Kelas Sosial Baru di Era Kapitalisme Algoritma
Pendiri LSI, Denny JA mengatakan, bahwa Indonesia sedang menyaksikan kemunculan kelas sosial baru, yaitu Digitally Vulnerable Class (DVC).
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
Denny JA Ungkap Fenomena DVC, Kelas Sosial Baru di Era Kapitalisme Algoritma
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Bagikan