Kader PKS DKI Tak Setuju Wacana Sistem 4 Hari Kerja, Dianggap Kurang Optimal

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 24 Januari 2025
Kader PKS DKI Tak Setuju Wacana Sistem 4 Hari Kerja, Dianggap Kurang Optimal

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan). (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, tak setuju dengan wacana Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, yang akan memangkas sistem kerja dari lima hari menjadi empat hari.

Politikus PKS ini menilai penerapan empat hari kerja tersebut kurang optimal. Menurut pria yang akrab disapa MTZ itu, pemberlakuan empat hari kerja di negara yang memiliki empat musim akan sangat efektif. Tentu berbeda dengan Indonesia, yang memiliki iklim tropis dengan dua musim.

Ia menilai, penerapan hari kerja yang saat ini berlaku dengan lima hari kerja sudah sangat baik, yakni dengan adanya dua hari libur pada Sabtu dan Minggu.

"Ketika musim salju, buka pintu juga susah, nah itu cocok. Tapi kalau di Jakarta saya kira atau di Indonesia pada umumnya, saya kira kerja 5 hari itu sudah optimal," kata MTZ kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1).

Baca juga:

Tim Transisi Pramono-Rano Bantah Usulkan 4 Hari Kerja dalam Seminggu

MTZ pun menyinggung soal penerapan wacana empat hari kerja bagi para pegawai di Jakarta, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) karena memiliki hari libur lebih banyak.

Menurut dia, perlu ada kajian lebih mendalam untuk mengoptimalkan wacana tersebut. Jika hari libur dihabiskan bersama keluarga tentu hal itu sangat positif, tetapi jika tidak pasti bakal menimbulkan stigma negatif.

"Tiga hari menjadi (libur) ngapain tuh ya, istirahat atau kemudian berlibur?," ucap MTZ.

Baca juga:

Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, Politikus PKS: Bisa Saja Asal Sesuai Syariat

"Atau bercengkerama bersama keluarga, ya ada positifnya juga, ada positifnya, jadi punya waktu bersama-sama keluarga lebih banyak," lanjut dia.

MTZ juga mengungkapkan, wacana itu sudah pernah dilakukan oleh era Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Namun, lebih menekankan pada penerapan hari kerja dalam kondisi tertentu.

"Kalau banjir dan lain-lain itu bisa kita WFH. Jadi saya kira nggak perlu disebutkan bahwa hari kerjanya empat hari, tapi memang pada saat tertentu ya bisa saja," tutup MTZ. (Asp)

#PKS #Pramono Anung-Rano Karno #Pekerjaan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Seorang pelajar tewas akibat tawuran di Jakarta Barat. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertindak.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Indonesia
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Komisi B DPRD DKI Jakarta belum menggelar rapat dengan BUMD pangan jelang Ramadan, namun terus memantau potensi lonjakan harga bahan pokok.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Indonesia
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menanggapi penolakan warga terhadap RDF Rorotan akibat bau dan limbah. DPRD mendorong dialog dan evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Indonesia
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI meninggikan tanggul laut hingga 1 meter dan rutin mengeruk sungai untuk cegah banjir rob.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Indonesia
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Komisi C DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan instansi dan BUMD pangan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok jelang Ramadan 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Indonesia
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
PKS mendesak Pemprov DKI menjual saham PT Delta Djakarta. Kepemilikan saham bir dinilai tidak pantas secara etika publik dan berisiko bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Indonesia
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Pelaksanaan OMC hari ke-12 merupakan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada wilayah DKI.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Indonesia
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Pemerintah DKI Jakarta harus memperbaiki kembali tata ruang Ibu Kota agar masalah banjir dapat teratasi.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Bagikan