Kader PDIP di Legislatif Diminta Jangan Cuma Omdo, Harus Beda dari yang Lain

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Kader PDIP di Legislatif Diminta Jangan Cuma Omdo, Harus Beda dari yang Lain

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. Foto: Dok PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP mengingatkan kepada para kadernya yang menjadi anggota DPRD se-Kalimantan Barat agar benar-benar bekerja dengan hati dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Terutama, dalam memperjuangkan peraturan daerah (perda) yang berpihak pada rakyat.

"Dibicaralah dalam gedung DPRD, perjuangkan dalam bentuk perda, kalau tak dibicarakan kan berarti kita omdo (omong doang). Betul gak. Ayo dong, itulah gunanya legislatif," kata Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, saat mengisi bimbingan teknis anggota DPRD dari Kalbar di Jakarta, Sabtu (24/5/2025).

Menurut dia, anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat. Turun ke bawah, datangi tempat-tempat yang penting untuk dilihat.

Baca juga:

Di hadapan Hakim, Kader PDIP Saeful Bahri Ngaku Pembuat Skenario Suap Harun Masiku

Dalam kesempatan itu, Deddy meminta agar anggota DPRD jangan menganggap tugas-tugas sebagai wakil rakyat itu sesuatu yang ringan dan gampang. "Advokasi rakyat. Ia dong, datangin tuh tempat tambang rame-rame. Kan begitu nih. Jangan kita diam saja," tutur anggota Komisi II DPR itu.

Lebih jauh, Deddy menegaskan kerja anggota DPRD dari PDIP harus konkret dan langsung menyentuh persoalan rakyat. Dengan cara itulah, lanjut dia, PDIP akan menunjukkan jati dirinya sebagai partai yang berpihak pada rakyat kecil.

"Tolonglah konkret. Karena itulah yang membedakan kita dengan yang lain," ujar petinggi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

Baca juga:

PDIP Bantah Kongres Tertunda Karena Kasus Hasto

"Kita dipersatukan di PDIP ini karena gelombangnya sama. Gelombang yang peduli pada rakyat, pada negara dan itu enggak main-main," tandas Ketua DPP PDIP itu. (Pon)

#PDIP #DPRD #DPP PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Seluruh transaksi parkir on-street wajib menggunakan kanal pembayaran resmi yang terintegrasi dan terverifikasi, bukan rekening pribadi juru parkir.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan