#KaburAjaDulu Harus Direspon Positif Oleh Pemerintah Dengan Buat Kebijakan Bikin Adem

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Februari 2025
#KaburAjaDulu Harus Direspon Positif Oleh Pemerintah Dengan Buat Kebijakan Bikin Adem

Job Fair, (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tren #KaburAjaDulu sedang ramai di media social, Tren ini diyakini sebagai keresahan warga atas kesulitan ekonomi dan mencari perkerjaan di tanah air.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menilai tren #KaburAjaDulu harus meresponsnya dengan arif sebagai bahan evaluasi karena hal itu bukan sebuah kebencian, melainkan ungkapan kecintaan pada tanah air.

Ia mengkui, pejabat eksekutif, legislatif, maupun pemegang kekuasaan lainnya, harus merespons secara positif tagar yang disuarakan anak-anak muda melalui media sosial itu.

"Apa yang menjadi aspirasi, pandangan saudara-saudara kita, anak-anak muda yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia harus direspons secara positif," kata Jazilul di Jakarta, Kamis (20/2).

Baca juga:

#KaburAjaDulu Cerminan Warga Kesulitan Akses Lapangan Pekerjaan, Negara Harus Waspada

Anak muda yang menyuarakan hal tersebut ingin negara ini makin lebih baik ke depan. Maka, kritik, aspirasi, dan masukan yang mereka sampaikan harus direspons dengan bijaksana.

"Mungkin saja kritik itu ditujukan kepada pemerintahan. Supaya mereka nggak kabur, tentu buat kebijakan yang adem dan dilaksanakan secara baik supaya semuanya rukun dalam satu rumah kira-kira begitu," kata dia.

Ia menegasan, masih banyak yang harus dilakukan perbaikan oleh Pemerintah sehingga ke depannya negeri ini akan makin baik. Namun, harapannya muda tidak kabur dari Indonesia.

"Negara ini didirikan oleh para pendiri untuk semua warga Indonesia tanpa pandang bulu," ungkapnya.

#KaburAjaDulu #DPR #Pengangguran
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
RKUHAP dilakukan melalui mekanisme kompromi yang sehat, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara publik dan lembaga penegak hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
Indonesia
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
bahwa RUU KUHAP untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Indonesia
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
p=Para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Indonesia
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Di Kabupaten Bogor saja masih terdapat 70 desa yang masuk kawasan hutan, dan sebagian mengalami kondisi infrastruktur yang lebih buruk dari Pinogu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Berita Foto
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Pembahasan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (RUU) tentang tentang KUHAP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 13 November 2025
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Indonesia
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
puluhan poin masalah itu tercatat setelah pihaknya menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 93 pihak, baik perseorangan maupun lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
Berita Foto
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang saat RDP dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Indonesia
Yang Mau Kerja di Luar Negeri, Nih Ada 7.600 Peluang Kerja Ditawarkan Pemerintah
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menawarkan 7.600 peluang kerja luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
 Yang Mau Kerja di Luar Negeri, Nih Ada 7.600 Peluang Kerja Ditawarkan Pemerintah
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Indonesia
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Ini harus diatur lebih tegas agar tidak disalahgunakan dengan alasan ‘dirumahkan’
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Bagikan