#KaburAjaDulu Harus Direspon Positif Oleh Pemerintah Dengan Buat Kebijakan Bikin Adem
Job Fair, (Foto: MP)
MerahPutih.com - Tren #KaburAjaDulu sedang ramai di media social, Tren ini diyakini sebagai keresahan warga atas kesulitan ekonomi dan mencari perkerjaan di tanah air.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menilai tren #KaburAjaDulu harus meresponsnya dengan arif sebagai bahan evaluasi karena hal itu bukan sebuah kebencian, melainkan ungkapan kecintaan pada tanah air.
Ia mengkui, pejabat eksekutif, legislatif, maupun pemegang kekuasaan lainnya, harus merespons secara positif tagar yang disuarakan anak-anak muda melalui media sosial itu.
"Apa yang menjadi aspirasi, pandangan saudara-saudara kita, anak-anak muda yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia harus direspons secara positif," kata Jazilul di Jakarta, Kamis (20/2).
Baca juga:
#KaburAjaDulu Cerminan Warga Kesulitan Akses Lapangan Pekerjaan, Negara Harus Waspada
Anak muda yang menyuarakan hal tersebut ingin negara ini makin lebih baik ke depan. Maka, kritik, aspirasi, dan masukan yang mereka sampaikan harus direspons dengan bijaksana.
"Mungkin saja kritik itu ditujukan kepada pemerintahan. Supaya mereka nggak kabur, tentu buat kebijakan yang adem dan dilaksanakan secara baik supaya semuanya rukun dalam satu rumah kira-kira begitu," kata dia.
Ia menegasan, masih banyak yang harus dilakukan perbaikan oleh Pemerintah sehingga ke depannya negeri ini akan makin baik. Namun, harapannya muda tidak kabur dari Indonesia.
"Negara ini didirikan oleh para pendiri untuk semua warga Indonesia tanpa pandang bulu," ungkapnya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Yang Mau Kerja di Luar Negeri, Nih Ada 7.600 Peluang Kerja Ditawarkan Pemerintah
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah