#KaburAjaDulu Harus Direspon Positif Oleh Pemerintah Dengan Buat Kebijakan Bikin Adem
Job Fair, (Foto: MP)
MerahPutih.com - Tren #KaburAjaDulu sedang ramai di media social, Tren ini diyakini sebagai keresahan warga atas kesulitan ekonomi dan mencari perkerjaan di tanah air.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menilai tren #KaburAjaDulu harus meresponsnya dengan arif sebagai bahan evaluasi karena hal itu bukan sebuah kebencian, melainkan ungkapan kecintaan pada tanah air.
Ia mengkui, pejabat eksekutif, legislatif, maupun pemegang kekuasaan lainnya, harus merespons secara positif tagar yang disuarakan anak-anak muda melalui media sosial itu.
"Apa yang menjadi aspirasi, pandangan saudara-saudara kita, anak-anak muda yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia harus direspons secara positif," kata Jazilul di Jakarta, Kamis (20/2).
Baca juga:
#KaburAjaDulu Cerminan Warga Kesulitan Akses Lapangan Pekerjaan, Negara Harus Waspada
Anak muda yang menyuarakan hal tersebut ingin negara ini makin lebih baik ke depan. Maka, kritik, aspirasi, dan masukan yang mereka sampaikan harus direspons dengan bijaksana.
"Mungkin saja kritik itu ditujukan kepada pemerintahan. Supaya mereka nggak kabur, tentu buat kebijakan yang adem dan dilaksanakan secara baik supaya semuanya rukun dalam satu rumah kira-kira begitu," kata dia.
Ia menegasan, masih banyak yang harus dilakukan perbaikan oleh Pemerintah sehingga ke depannya negeri ini akan makin baik. Namun, harapannya muda tidak kabur dari Indonesia.
"Negara ini didirikan oleh para pendiri untuk semua warga Indonesia tanpa pandang bulu," ungkapnya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
DPR Klaim 99 Persen Substansi KUHAP Sesuai Aspirasi
Tok, DPR Sahkan UU KUHAP
BPJPH Temukan Banyak Logo Halal Palsu, DPR Kesal Jangan Cuma Sidak Tapi Ditindak
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal Bertemu Persatuan Ahli Gizi Indonesia Bahas MBG
Politikus Ingatkan Kehati-Hatian Saat Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
Nama 7 Calon Anggota KY Masuk DPR, Ini Latar Belakang Mereka
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
20 Ribu TNI Siap Berangkat ke Gaza, Komisi I Ingatkan Mandat PBB dan OKI Dulu Biar Aman
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
[HOAKS atau FAKTA]: SIM, STNK dan TNKB Berlaku Seumur Hidup