Kabupaten Biak Numfor Minta Tambahan Kuota CPNS

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juni 2021
Kabupaten Biak Numfor Minta Tambahan Kuota CPNS

PNS. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengusulkan penambahan kuota calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi di Jakarta.

Bupati Biak Herry Naap mengatakan, jajaran Pemkab Biak Numfor terus membangun komunikasi dengan sejumlah menteri di Jakarta untuk memperhatikan kuota penerimaan CPNS/PPPK.

"Kali ini adalah giliran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo yang menerima Bupati Herry Ario Naap di ruang kerjanya," ungkap Herry Naap.

Baca Juga:

Anti Radikalisme Masuk Materi Seleksi CPNS 2021

Silaturahmi Bupati HAN ke Kemenpan RB, lanjutnya, digunakan untuk menyampaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Biak Numfor, khususnya lagi terkait dengan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan.

"Kekurangan tenaga pendidik, medis, tenaga teknis lainnya menjadi salah satu hal pokok yang disampaikan langsung Menpan RB," ujarnya.

Bupati Herry Naap menggambarkan, secara umum tentang upaya-upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Biak Numfor yang perlu ditopang dengan berbagai sektor, salah satunya tentang tenaga pendidik.

PNS
PNS. (Foto: Antara)

Terkait dengan kebutuhan jumlah kebutuhan tenaga-tenaga pendidik, menurut Herry Naap, mulai dari jenjang Paud, SD, SMP dan tenaga pendidikan lainnya.

Dengan pertemuan dengan Tjahjo Kumolo yang juga adalah mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu, diharapkan ada perhatian khusus dari Menteri Tjajo Kumolo pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi tahun 2021 ataupun tahun 2022.

"Intinya kunjungan ke Pak Menteri Tjajo Kumolo adalah bentuk silaturahmi, ya untuk membangun komunikasi supaya kita setidaknya bisa dibantu. Ya, salah satunya seperti menyampaikan kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Kita meminta supaya ada tambahan kuota di penerimaan CPNS ataupun tenaga PPPK," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Formasi CPNS 2021, Instansi Pusat Diwajibkan Akomodir Orang Papua

#Papua #Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PNS #Kemenpan RB
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, berlaku 29–31 Desember. Layanan publik tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Bagikan