Kabupaten Biak Numfor Minta Tambahan Kuota CPNS

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juni 2021
Kabupaten Biak Numfor Minta Tambahan Kuota CPNS

PNS. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengusulkan penambahan kuota calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi di Jakarta.

Bupati Biak Herry Naap mengatakan, jajaran Pemkab Biak Numfor terus membangun komunikasi dengan sejumlah menteri di Jakarta untuk memperhatikan kuota penerimaan CPNS/PPPK.

"Kali ini adalah giliran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo yang menerima Bupati Herry Ario Naap di ruang kerjanya," ungkap Herry Naap.

Baca Juga:

Anti Radikalisme Masuk Materi Seleksi CPNS 2021

Silaturahmi Bupati HAN ke Kemenpan RB, lanjutnya, digunakan untuk menyampaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Biak Numfor, khususnya lagi terkait dengan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan.

"Kekurangan tenaga pendidik, medis, tenaga teknis lainnya menjadi salah satu hal pokok yang disampaikan langsung Menpan RB," ujarnya.

Bupati Herry Naap menggambarkan, secara umum tentang upaya-upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Biak Numfor yang perlu ditopang dengan berbagai sektor, salah satunya tentang tenaga pendidik.

PNS
PNS. (Foto: Antara)

Terkait dengan kebutuhan jumlah kebutuhan tenaga-tenaga pendidik, menurut Herry Naap, mulai dari jenjang Paud, SD, SMP dan tenaga pendidikan lainnya.

Dengan pertemuan dengan Tjahjo Kumolo yang juga adalah mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu, diharapkan ada perhatian khusus dari Menteri Tjajo Kumolo pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi tahun 2021 ataupun tahun 2022.

"Intinya kunjungan ke Pak Menteri Tjajo Kumolo adalah bentuk silaturahmi, ya untuk membangun komunikasi supaya kita setidaknya bisa dibantu. Ya, salah satunya seperti menyampaikan kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Kita meminta supaya ada tambahan kuota di penerimaan CPNS ataupun tenaga PPPK," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Formasi CPNS 2021, Instansi Pusat Diwajibkan Akomodir Orang Papua

#Papua #Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PNS #Kemenpan RB
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Indonesia
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Dua anggota Marinir tewas dalam penembakan dan penyergapan terencana di Maybrat, Papua Barat Daya.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Bagikan