K/L Diharap Tetap Semangat di Tengah Efisiensi Anggaran, DPR: Teruslah Mengabdi Kepada Bangsa dan Negara

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 13 Februari 2025
K/L Diharap Tetap Semangat di Tengah Efisiensi Anggaran, DPR: Teruslah Mengabdi Kepada Bangsa dan Negara

Anggota Komisi III, Endang Agustina (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi III, Endang Agustina berharap efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan sasaran prioritas.

Endang juga berharap efisiensi anggaran tidak menurunkan semangat dan prestasi kerja seluruh kementerian/lembaga yang terdampak.

"Teruslah mengabdi kepada bangsa dan negara, walaupun mungkin pada saat ini kita melakukan efisiensi, mudah-mudahan dengan adanya efisiensi ini justru malah lebih meningkatkan prestasi kerja kita kedepannya," ujar Politisi Fraksi PAN ini dalam keterangannya, Kamis (13/2).

Baca juga:

Pengunduran Diri Pejabat OIKN Diklaim Tidak Terkait Efisiensi Anggaran, Banyak Karena Penugasan

Hal itu diutarakan Endang dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Komisi III, di Gedung Nusantara II, DPR RIC Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Sementara, anggota Komisi III DPR RI lainnya, Bimantoro Wiyono menekankan efisiensi anggaran jangan sampai mempengaruhi kualitas penegakan hukum dan pelayanan publik. Keduanya harus dioptimalkan.

"Jadi jangan sampai ada yang tertinggal dari penegakan hukum pelayanan hukum dan pelayanan publik," kata Bimantoro.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengingatkan agar mitra kerja Komisi III dapat mengoptimalkan program-program prioritas agar dapat efektif dan tetap sasaran.

"Yang paling terpenting yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap seluruh mitra-mitra kerja Komisi III," pesannya.

Baca juga:

Anggaran Early Warning System Gempa dan Tsunami Tidak Jadi Dipotong, BMKG Sebut Setelah Rekonstruksi Efisiensi

Sementara itu, imbas efisiensi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya dilakukan di kantor KPK atau mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

KPK juga membatasi kegiatan seremonial, melakukan efisiensi dalam pengadaan souvenir, perangkat sosialisasi, ATK dan sejenisnya, serta melakukan efisiensi dalam penggunaan jasa konsultan/ahli.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) pun melakukan hal yang sama. Penghematan dilakukan dalam perjalanan dinas dengan mengurangi frekuensi penugasan.

Selain itu dilakukan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana gedung PPATK untuk kegiatan seremonial dan rapat. Penghematan juga dilakukan pada ATK dan pemeliharaan peralatan dan mesin.

#Penghematan Anggaran #Laporan Serapan Anggaran #Efisiensi Anggaran Pemerintah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Indonesia
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
Di Hadapan Pengusaha AS, Prabowo Pamer Efisiensi Anggaran dan Lebih Dulu Dibanding Trump
Di dalam acara yang diikuti pengusaha AS itu, Prabowo bercerita bagaimana pemerintahan yang dipimpinnya melakukan efisiensi anggaran.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 Februari 2026
Di Hadapan Pengusaha AS, Prabowo Pamer Efisiensi Anggaran dan Lebih Dulu Dibanding Trump
Indonesia
Efisiensi Anggaran Capai Rp 308 Triliun, Prabowo Tegaskan Terus Berupaya Menutup Kebocoran
Prabowo menegaskan, pemerintah telah membuktikan kebijakan fiskal yang dijalankan mampu menghasilkan penghematan besar dari anggaran negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 Februari 2026
Efisiensi Anggaran Capai Rp 308 Triliun, Prabowo Tegaskan Terus Berupaya Menutup Kebocoran
Indonesia
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Selain masalah finansial, DPR RI menyoroti transformasi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Indonesia
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
Selain masalah anggaran, Azis menyoroti fenomena child grooming dan kekerasan berbasis digital yang kini menyasar anak-anak melalui media sosial
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
Indonesia
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ngotot akan tarik anggaran MBG jika masih tak terserap hingga Oktober 2025.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Indonesia
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akan dialokasikan lagi ke kabupaten seluruh Indonesia dalam bentuk program.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta Tuai Kritik, Dituding Abaikan Efisiensi Anggaran
Tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp 50 juta kini menuai kritik. Kebijakan tersebut dianggap telah mengabaikan efisiensi anggaran pemerintah.
Soffi Amira - Kamis, 21 Agustus 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta Tuai Kritik, Dituding Abaikan Efisiensi Anggaran
Bagikan