Jutaan Alat Pelindung Diri Diperlukan untuk Cegah Penyebaran COVID-19

MerahPutih.com - Menkopolhukam Mahfud MD mengakui stok 19 ribu alat pelindung diri (APD) masih kurang. Menurut Mahfud, pemerintah membutuhkan jutaan APD bila menghadapi situasi memburuk.

"Diperkirakan secara pesimistis misalnya situasi ini kan berlangsung sampai sekian bulan itu, kita memerlukan jutaan," kata Mahfud saat telekonferensi bersama awak media dari kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (27/3).

Baca Juga:

Daerah-Daerah Mulai Berlakukan Lockdown Tanpa Koordinasi, Pemerintah Pusat Bertindak

Mahfud mengatakan, sejumlah solusi yang diambil pemerintah adalah membeli APD dari luar negeri. Di sisi lain, banyak perusahaan dalam negeri mulai memproduksi dalam jumlah banyak demi mencegah kekurangan APD.

"Sudah sekarang pemerintah baru saja rapat tadi seharian ini dan semuanya sudah siap insyaallah dalam waktu yang enggak lama," kata Mahfud.

Gugus Tugas COVID-19 sebelumnya mengumumkan sekitar 151 ribu alat pelindung diri dari total 170 ribu alat pelindung diri untuk tenaga medis dalam menghadapi COVID-19. Namun, beberapa provinsi diakui belum menerima alat pelindung diri.

Ia mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan kebijakan larangan sementara mudik demi meminimalisir penyebaran COVID-19, terutama ke daerah-daerah.

Mahfud MD menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk menekan arus pergerakan masyarakat, terutama dari Jakarta yang hendak mudik ke kampung halamannya masing-masing. Apalagi, dua bulan ke depan akan memasuki libur Lebaran.

"Pemerintah sekarang sedang menyiapkan juga satu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu," ujar Mahfud.

Sementara bagi masyarakat yang telah terlanjur tiba di kampung halamannya, ia meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat. Sehingga, risiko penyebaran virus corona di daerah dapat diantisipasi lebih cepat.

"Soal sekarang yang sudah mudik ke Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya tentu pemerintah mengambil langkah-langkah lokal. Misalnya ada pengkarantinaan dulu kalau luar negeri atau di mana, apakah pantas menjadi ODP atau tidak itu nanti akan terus dilakukan," jelas dia.

Baca Juga:

Cegah Penyebaran COVID-19, Pemerintah Minta Masyarakat Tunda Mudik Lebaran

Meski berpotensi memicu keributan, Mahfud mengatakan, ada dalil yang menyebut kebijakan untuk menghadirkan keselamatan bagi rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga, pemerintah beranggapan perlu adanya larangan sementara perantau mudik ke daerahnya demi keselamatan bersama.

"Menurut Undang-Undang Dasar, orang pulang dan pergi itu adalah hak konstitusional. Oleh sebab itu, tidak bisa sembarang dilarang, tetapi di dalam hukum itu ada dalil keselamatan rakyatlah yang menjadi hukum tertinggi," ucap Mahfud.

Mahfud juga menyampaikan pemerintah sedang merencanakan untuk mengeluarkan imbauan kepada perusahaan swasta maupun BUMN agar tak menyelenggarakan mudik gratis tahun ini.

"Diminta juga kepada perusahan-perusahaan, baik BUMN maupun milik swasta, itu tidak menyelenggarakan acara mudik bersama gratis. Kalau ada anggaran untuk itu supaya diberikan untuk benda yang lebih berkualitas dan bisa dimanfaatkan. (Imbauan) itu juga sedang didiskusikan dan akan diputuskan," ungkap Mahfud. (Knu)

Baca Juga:

MPR Minta Pemerintah Persiapkan dengan Matang Bantuan Korban COVID-19