Jumlah Usulan Tak Menentukan Tokoh Ditetapkan sebagai Capres NasDem

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Juni 2022
Jumlah Usulan Tak Menentukan Tokoh Ditetapkan sebagai Capres NasDem

Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (ANTARA/HO-Kemenkominfo)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Sejumlah tokoh mendapat rekomendasi dari dewan pimpinan wilayah (DPW) NasDem untuk diusulkan menjadi calon presiden (capres). Namun, jumlah dukungan tersebut bukan penentu mereka bakal diajukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai tiga capres NasDem.

"Jumlah atau angka usulan tidak menentukan ranking usulan," kata Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Johnny mengatakan, penyampaian rekomendasi baru tahap awal penentuan capres NasDem. Penentuan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan steering committee (SC).

Baca Juga:

NasDem Tanggapi Pernyataan Ganjar Tetap Kader PDIP

"Pengambilan keputusan rekomendasi oleh SC tidak dilakukan atas dasar voting, namun mengacu pada tatib (tata tertib) yang telah disampaikan, yaitu musyawarah untuk mufakat," ujarnya.

Selain itu, Johnny meminta agar para kader tertib dalam menyampaikan pendapat terkait capres. Mereka diminta membatasi diri mengomentari soal penetapan pencapresan yang dilakukan melalui rakernas tersebut.

"Untuk menjaga komunikasi publik yang tertib dan rapi agar kakak-kakak sekalian membatasi diri dalam memberikan pendapat, pandangan, dan komentar ke publik," imbuhnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu menyampaikan nantinya hasil rekomendasi itu akan dikaji dan dievaluasi DPP. Setelah itu, DPP bakal menyampaikan tiga nama ke Ketum NasDem Surya Paloh untuk dipilih satu nama capres.

Baca Juga:

Hadiri Rakernas NasDem, JK: Tahun Ini Romantis, Semua Cari Pasangan

Diketahui sebanyak 34 petinggi DPW Partai NasDem memberikan usulan atau rekomendasi nama bakal Capres yang akan diusung Partai NasDem pada Pilpres 2024.

Adapun usulan itu diserahkan ke DPP Partai NasDem yang nantinya akan dikerucutkan menjadi tiga nama. Berdasarkan rapat pleno DPW muncul beberapa figur.

Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah dominan diusulkan oleh DPW Partai NasDem. Jika ditotal, ada 32 DPW NasDem yang menjagokan orang nomor satu di DKI Jakarta itu maju sebagai presiden.

Disusul nama Ganjar Pranowo dengan total 29 DPW NasDem yang mengusulkan nama politisi PDI-P tersebut. Selanjutnya ada nama Menteri BUMN Erick Thohir yang diusung oleh 16 DPW NasDem. Tak hanya itu, terdapat juga beberapa nama dari dalam kader NasDem yang diusulkan oleh DPW. (Pon)

Baca Juga:

Masuk Radar Bakal Capres NasDem, Ganjar: Saya PDI Perjuangan!

#NasDem #Johnny G Plate
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
NasDem Minta DPR Setop Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Status penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR kini tengah ditindaklanjuti Mahkamah Partai NasDem
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
NasDem Minta DPR Setop Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Indonesia
NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR, Berlaku Mulai 1 September 2025
DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR, Berlaku Mulai 1 September 2025
Berita
Ahmad Sahroni Trending Usai Sebut 'Orang Tolol' di IG, Netizen Banjiri Kolom Komentar
Ahmad Sahroni kembali jadi sorotan publik. Nama Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mendadak meroket ke jajaran trending topik di platform X.
ImanK - Sabtu, 23 Agustus 2025
Ahmad Sahroni Trending Usai Sebut 'Orang Tolol' di IG, Netizen Banjiri Kolom Komentar
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
Murka Surya Paloh! Sentil KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur, Minta DPR Turun Tangan
Abdul Azis sendiri telah dijemput tim penyidik KPK pada Kamis (7/8) malam, dibawa ke Polda Sulsel, dan kemudian diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk penanganan lebih lanjut
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Murka Surya Paloh! Sentil KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur, Minta DPR Turun Tangan
Indonesia
Resmi! NasDem Beri Dukungan Penuh ke Prabowo-Gibran, Tapi Paloh Ancam Akan Lakukan Ini jika Ada Kebijakan Salah
Kalau yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Resmi! NasDem Beri Dukungan Penuh ke Prabowo-Gibran, Tapi Paloh Ancam Akan Lakukan Ini jika Ada Kebijakan Salah
Indonesia
Bupati Koltim Abdul Azis Ungkap Psikologis Keluarganya Terganggu Gara-Gara Kabar Diciduk OTT KPK
Bupati Koltim Abdul Azis membantah kabar dirinya ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Agustus 2025
Bupati Koltim Abdul Azis Ungkap Psikologis Keluarganya Terganggu Gara-Gara Kabar Diciduk OTT KPK
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
NasDem Nilai Putusan MK Pisahkan Pemilu Inkonstitusional
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem putusan MK tidak mamiliki kekuatan mengikat dan inkonstitusional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
NasDem Nilai Putusan MK Pisahkan Pemilu Inkonstitusional
Bagikan