Jokowi Targetkan 5 Juta Guru Dapat Vaksin COVID-19

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 24 Februari 2021
Jokowi Targetkan 5 Juta Guru Dapat Vaksin COVID-19

Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap II untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di SMA Negeri 70 Jakarta, Rabu (24/2).

Pemerintah menargetkan 5 juta guru atau pendidik serta tenaga kependidikan akan menerima vaksinasi COVID-19 sampai Juni 2021. Sehingga proses belajar mengajar bisa kembali normal pada tahun ajaran baru Juli 2021.

Baca Juga:

Kemenkes Diminta Perbaiki Sistem Pendaftaran Vaksinasi COVID-19

“Saya kira targetnya itu,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan, Rabu (24/2).

Vaksinasi menyasar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, vaksinasi dibagi menjadi tiga waktu yakni pukul 08.00-10.00 WIB sebanyak 250 orang, pukul 10.00-12.00 WIB sebanyak 150 orang, dan 13.00 WIB hingga selesai sebanyak 250 orang.

Presiden Jokowi saat vaksinasi guru. (Foto: Antara)
Presiden Jokowi saat hadiri vaksinasi bagi guru (Antaranews)

“Para guru, tenaga pendidik, semuanya yang di sini prosesnya telah dimulai,” ujar Presiden Jokowi.

Setelah dilakukan di DKI Jakarta, vaksinasi bagi PTK ini diharapkan bisa diikuti dengan kegiatan sama di provinsi lainnya.

Dengan memprioritaskan pemberian vaksin kepada tenaga pendidik, presiden berharap kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa segera dilakukan.

Baca Juga:

Pemerintah Mulai Vaksinasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Vaksinasi kepada PTK merupakan kelanjutan program vaksinasi massal nasional yang telah dimulai sejak 13 Januari 2021. Pada tahap I, vaksinasi dilakukan dengan menyasar sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Adapun vaksinasi tahapan kedua kali ini menyasar para pelayan dan pekerja publik, termasuk di dalamnya para tenaga pendidik dan kependidikan. (Knu)

#Presiden Jokowi #Guru
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendukung program 150 ribu beasiswa D4 dan S1 untuk guru. DPR juga mengusulkan penambahan kuota serta penyederhanaan proses seleksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Indonesia
Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah Tuai Sorotan, P2G Usul Jadi Ekstrakurikuler
P2G menilai Bahasa Prancis belum menjadi kebutuhan mendesak di pendidikan maupun perdagangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis di Sekolah Tuai Sorotan, P2G Usul Jadi Ekstrakurikuler
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Ini Kata Presiden Prabowo Mengapa Gaji Guru Kecil
Prabowo menyebut, telah terjadi aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth sejak masa Orde Baru
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Ini Kata Presiden Prabowo Mengapa Gaji Guru Kecil
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Indonesia
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Esti mendesak pemerintah memastikan kecukupan tenaga pendidik di daerah-daerah melalui pengangkatan yang sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Indonesia
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Ia meminta para guru non-ASN tetap tenang dan melihat kebijakan terbaru ini sebagai momentum percepatan status menjadi PNS atau PPPK
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Indonesia
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Kekhawatiran mendalam menyelimuti sekitar 237.146 guru honorer yang merasa terancam kehilangan pekerjaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Bagikan