Jokowi Tampil Otonom di Kongres PDIP

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 10 Agustus 2019
Jokowi Tampil Otonom di Kongres PDIP

Dekan FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dekan FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif menilai Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) tampil otonom ketika hadir di Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Kamis (8/8).

Hal tersebut ditunjukkan Jokowi dengan tidak mengenakan seragam PDI Perjuangan ke kongres. Padahal, Jokowi merupakan kader dari partai berlambang Banteng moncong putih.

Baca Juga: Gerindra Bersedia Masuk Pemerintah Jika Konsepnya Diadopsi

"Berbeda dengan yang lain, Jokowi memakai baju daerah meski berwarna merah, warna partai, dia tidak mengenakan seragam partai," kata Ali dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).

Jokowi dan Prabowo. (Antaranews)
Jokowi dan Prabowo. (Antaranews)

Selain itu, Jokowi juga mengirim sinyal lain ketika berpidato di kongres PDI Perjuangan. Terutama ketika Jokowi menyinggung tentang jumlah menteri yang akan didapatkan PDI Perjuangan di kabinet.

"Dia (Jokowi) bilang, ketika partai lain dapat dua, PDI Perjuangan dapat empat. Kemudian dia melanjutkan, seandainya partai lain dapat tiga, ketika massa yang hadir menjawab enam, Jokowi justru bilang belum tentu," ungkap Ali.

Baca Juga: Momen Lebaran Dinilai Sangat Cocok untuk Pertemuan Prabowo-Jokowi

Menurut Ali, sinyal-sinyal tersebut menandakan Jokowi ingin otonom ketika menyusun menteri di kabinetnya pada periode kedua memimpin Indonesia. Jokowi ingin menunjukkan bahwa urusan menteri ialah hak prerogatif presiden.

"Itu menjelaskan bahwa Jokowi ingin tampil otonom. Dia ingin menunjukan diri bahwa hak prerogratif presiden, jadi partai menerima apa pun keputusan presiden," tutup Ali. (Pon)

Baca Juga: Kronologi Maju Mundur Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi

#Joko Widodo #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Bagikan