Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritik pemilihan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan ditutup-tutupi. Apalagi nama calonnya yang tak diketahui publik.
Trubus melihat, kebijakan itu cenderung membuat publik tak tahu siapa yang bakal menjadi nahkoda pemberantasan korupsi kedepan.
Baca Juga:
WP KPK: Jangan Sampai Sejarah Mencatat KPK Mati Di Era Jokowi!
"Penunjukkan dewan pengawas sangat tertutup. Tapi saya melihat ketutupan ini memicu reaksi dari publik kalau tokoh tak disebut ujug-ujug ditunjuk," kata Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (12/11).
Trubus melanjutkan, Jokowi terkesan 'bagi-bagi' jabatan ke orang terdekatnya dengan posisi dewan pengawas KPK. "Arahnya kesana memberikan 'penghargaan' ke orang orang dekatnya Jokowi," imbuh pengajar dari Universitas Trisakti ini.
"Kalau lihat wacananya memang ini orang yang bisa diatur oleh pemerintah. Bisa saja KPK tak menjadi independen," jelas Trubus.
Trubus meyakini, Jokowi akan memilih sosok dewan pengawas yang tak memiliki rekam jejak kontroversi. "Ini yang menyebabkan kalau tak transparan akan menjadi buah simalakama," sesal Trubus.
Ia mendesak, agar Istana segera membuka nama-nama yang bakal menjadi Dewan Pengawas KPK. "Harusnya dibuka ke publik meski itu hak preogatif presiden. Padahal dewan pengawas menentukan arah KPK yang dicapai karena dewan pengawas ini," tutup Trubus.
Proses seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlangsung hingga saat ini.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, Istana menerima banyak masukan nama dari masyarakat. Kini nama-nama itu tengah diseleksi. Selanjutnya, nama-nama ini akan diseleksi berdasarkan UU KPK baik klausul Pasal 36 ataupun Pasal 37.
Baca Juga:
WP KPK: Buzzer Ingin Bunuh Karakter Novel dengan Narasi Kasus Teror Rekayasa
Di antaranya, Dewan Pengawas KPK tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan lainnya. "Proses seleksi Pasal 37 itu sedang berlangsung di Setneg," kata Fadjroel.
Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh memilih lima nama calon yang akan menempati posisi baru di lembaga antirasuah tersebut. Dewan Pengawas KPK akan dilantik Desember 2019 bersamaan dengan pelantikan komisioner KPK terpilih 2019-2023, yang diketuai oleh Firli Bahuri. (Knu)
