Jokowi Ragu Libas Pemberontak Bersenjata di Papua Karena Politik?

Merahputih.com - Pengamat militer dan Intelijen Jerry Indrawan menduga ada sejumlah faktor yang melatari alasan pemerintah tidak menghabisi gerakan pemberontak Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Padahal, aksi kelompok ini sudah dapat dikategorikan mengganggu kedaulatan NKRI. Pembunuhan terhadap puluhan pekerja infrastruktur baru-baru ini adalah buktinya.

Dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta itu mengatakan, jika pemerintah berkeinginan maka gerakan semacam OPM dapat ditumpas dengan menggelar operasi darurat militer di Papua.

Sayangnya, operasi tersebut urung digelar karena beberapa kemungkinan salah satunya politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri.

"Mungkin mendekati tahun politik, kemungkinan tindakan seperti operasi darurat militer orang papua nantinya tidak milih Jokowi, atau isunya dijadikan kampanye pihak lawan menjatuhkan Jokowi karena pemberlakukan operasi militer karena ada hal yang gawat," ujarnya, Sabtu (8/12).

Pemberlakuan darurat militer juga tambah Jerry, kemungkinan akan berdampak pada politik luar negeri. OPM dan negara yang mendukung gerakannya akan memunculkan isu pelanggaran HAM yang bertujuan mendiskreditkan pemerintahan RI.

"Karena bisa berembus isu HAM, yang akan dimanfaatkan OPM untuk propaganda ke luar negeri, tujuannya kemerdekaan melalui referendum," terangnya.

Jerry mengungkapakan, sejak dulu persoalan Papua memang sangat dilematis untuk diselesaikan. Bukan hanya jaman Pemerintahan Jokowi saja. Presiden RI sebelumnya menghadapi hal yang sama.

Untuk itu dia menyarankan, agar ada solusi tegas menghadapi gerakan separatis OPM. "Tapi ini persolan kedaulatan, kita punya hak, masa polisi dan TNI ditembak gak bales. Dari dulu seperti itu, baiknya harus tegas," ucap Jerry. (fdi)