Jokowi Perintahkan Pembangunan Infrastruktur Penghubung Kereta Cepat Segara Dirampungkan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 27 September 2023
Jokowi Perintahkan Pembangunan Infrastruktur Penghubung Kereta Cepat Segara Dirampungkan

Stasion Kereta Cepat. (Foto: Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kereta cepat mulai dikomersilkan untuk umum mulai awal Oktober 2023 mendatang dengan tarif berkisar Rp 350 ribu. Namun, infrastruktur penghubung transportasi masih belum rampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk segera membangun infrastruktur penghubung transportasi seperti jembatan untuk mengkoneksikan Stasiun LRT dan Stasiun Kereta Cepat di Halim, Jakarta.

Baca Juga:

Kuota Uji Coba Tahap 2 Kereta Cepat Jakarta - Bandung Ludes dalam Sehari

"Infrastruktur penghubung lainnya seperti halnya Stasiun Kereta Api Manggarai dengan layanan Transjakarta, infrastruktur penghubung Stasiun Tanah Abang dengan Stasiun Dukuh Atas juga harus segera dibangun," kata Presiden Jokowi.

"Dan kita harus memastikan semuanya (infrastruktur penghubung) memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, kehadiran infrastruktur penghubung dapat menjadi pendorong masyarakat menggunakan transportasi publik karena sarana dan prasarana yang menyediakan konektivitas dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Ketersediaan sarana dan prasarana penghubung menjadi penting karena pemerintah ingin mengoptimalkan penggunaan moda transportasi publik yang sudah dibangun seperti kereta MRT, kereta LRT, kereta cepat, Transjakarta, dan kereta bandara. Layanan transportasi publik tersebut, kata Jokowi, juga harus terintegrasi dengan layanan taksi dan ojek daring agar memudahkan masyarakat.

"Karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan," ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur penghubung, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk berkolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan. Dengan begitu, layanan transportasi akan terintegrasi dan memberikan kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat.

"Akan sangat bagus bila masyarakat cukup satu kali pesan kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan, semuanya sudah dipersiapkan. Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. sehingga tidak perlu dicari-cari," kata Jokowi.

Jokowi memerintahkan agar dibangun sistem pembayaran transportasi yang terintegrasi. Alat pembayaran transportasi tersebut, dapat digunakan masyarakat di semua moda transportasi.

"Kaji juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa. Ini saya kira akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal," ungkapnya.

Baca Juga:

Kereta Cepat Diberi Nama Whoosh

#Jokowi #Kereta Cepat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Perpres Pengalihan Saham dan Utang Whoosh ke Kemenkeu Tengah Disiapkan
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di KCIC atau Whoosh.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Perpres Pengalihan Saham dan Utang Whoosh ke Kemenkeu Tengah Disiapkan
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Indonesia
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
PSI bongkar isi obrolan pertemuan makan malam Jokowi dan Prabowo di Kertanegara saat sidang MK perkara ijazah SMA Wapres Gibran
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Bagikan