Jokowi Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Begini Respons MA

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) tak mempersoalkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. MA meyakini aturan tersebut telah dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi meski sebelumnya Perpres serupa dibatalkan MA.

"Jika benar Presiden telah menerbitkan Perpres baru yang menaikkan (lagi) iuran BPJS, tentu sudah dipertimbangkan dengan saksama," kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi wartawam, Kamis (14/5) malam.

Baca Juga:

Juru Bicara Pemerintah: Satu-satunya Jalan Hadapi Virus Corona Yakni Ubah Cara Hidup

Andi mengatakan, MA tidak akan mencampuri kewenangan Presiden dengan diterbitkannya aturan baru soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. sebab hal itu merupakan wilayah kewenangan pemerintah.

"Presiden dalam membuat Perpres yang baru, tentu sudah mempertimbangkan semua aspek. Sebab kalau iuran BPJS itu harus dinaikkan untuk kesinambungannya, namun tentu juga Pemerintah mempertimbangkan isi putusan MA yang membatalkan Perpres Nomor 75 yang lalu," jelas Andi.

Meski demikian, MA mempersilakan jika masyarakat ada yang merasa keberatan dan ingin menggugat Perpres 64/2020 tersebut. Sebab, MA mempunyai kewenangan untuk mengadili setiap permohonan masyarakat.

"Sedangkan, MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materil terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang. Itupun apabila ada pihak yang berkeberatan bertindak sebagai pemohon, yang mengajukan ke MA," tutup Andi.

Baca Juga:

Pemprov DKI Segel 190 Perusahaan Pelanggar PSBB

Sebelumnya, Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan nyaris dua kali lipat dari posisi saat ini. Keputusan ini dilakukan tidak lama setelah MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen pada awal 2020 lalu.

Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani Jokowi 5 Mei lalu. (Pon)