Jokowi Lambat Putuskan Nasib Budi Gunawan, Rachmawati: Sumber Masalah di Megawati

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 19 Februari 2015
Jokowi Lambat Putuskan Nasib Budi Gunawan, Rachmawati: Sumber Masalah di Megawati

Foto Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik- Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rachmawati Soekarnoputri kembali menuding Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai dalang lambatnya Presiden Joko Widodo memutuskan persoalan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Menurut Rachmawati, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menekan Presiden Joko Widodo untuk tetap melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebab, Komjen Pol Budi Gunawan adalah bekas ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Sebenarnya masalah ini ada di Megawati," katanya di kediamannya di jalan Jatipadang No. 54, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Lebih lanjut mantan politikus Partai NasDem menambahkan meski Komjen Pol Budi Gunawan sudah memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) namun ia tetap mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terus melanjutkan penyidikan dugaan gratifikasi kepda Komjen Pol Budi Gunawan. (Baca:Hendak Proses Kasus BLBI, Rachmawati: Alasan Samad Jadi Tersangka)

"Kasus Budi Gunawan harus tetap jalan, penyidikan juga harus tetap jalan," tandasnya.

Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya pada Rabu (18/2) Presiden Joko Widodo secara resmi membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri tunggal.

Kepada Komjen Pol Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo berpesan agar ia tetap memberikan kontribusi kepada korps kepolisian, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Polri semakin menguat.

Presiden Joko Widodo juga meminta kepada Komjen Pol Budi Gunawan agar terus memberikan kontribusi positif disetiap jabatan yang akan diamanatkan kepada dirinya kelak. (bhd)

#KPK Vs Polri #Polri #Presiden Jokowi #Rachmawati Soekarnoputri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Jelang HUT ke-81 RI, Presiden Prabowo meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air yang dibangun TNI dan Polri di seluruh Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Indonesia
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Proyek infrastruktur seperti ini perlu dibangun untuk memberikan manfaat bagi rakyat.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Indonesia
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Secara khusus, ia menyoroti kerja kepolisian yang dilakukan hingga ke wilayah terpencil dan desa.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Indonesia
Resmikan Jembatan dan Sumber Mata Air, Begini Pidato Presiden Puji TNI dan Polri
Kepala Negara menyebut langkah yang diambil oleh TNI dan Polri itu merupakan sebuah misi mulia dan bentuk pengabdian kepada masyarakat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Resmikan Jembatan dan Sumber Mata Air, Begini Pidato Presiden Puji TNI dan Polri
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Pejabat Bea Cukai Madya, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, sudah ditetapkan tersangka gratifikasi oleh Polri sejak 2023.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Indonesia
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Polri menegaskan sertifikat Pramuka Garuda hanya dokumen pendukung seleksi. Calon anggota tetap wajib mengikuti tes sesuai aturan rekrutmen Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Indonesia
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Polri menegaskan kepemilikan senjata api sipil di Indonesia hanya untuk profesi tertentu. Calon pemilik wajib lolos tes kesehatan, psikologi, sertifikat menembak, dan screening Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan isu surpres pergantian Kapolri tidak memengaruhi kinerja Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Bagikan