Jokowi Kritik Pembuat UU Bertele-tele Mirip Orde Baru

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 26 Agustus 2019
Jokowi Kritik Pembuat UU Bertele-tele Mirip Orde Baru

Presiden Joko Widodo saat pidato dalam pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Di depan Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo mengkritik pembuatan Undang-undang yang masih memakai pola lama dan bertele-tele.

"Sejak jaman orde baru (orba) hingga sekarang, yang namanya membuat UU masih bertele-tele. Mohon maaf, saya masih merasakan itu," kata Jokowi saat pidato dalam pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8).

Baca Juga:

Marahi Menteri dan Kepala Daerah, Jokowi Jengkel Semuanya Ruwet

Jokowi menjelaskan setiap membuat UU atau regulasi antara DPR dan pemerintah diawali dengan pembuatan tim, dibahas dalam dua kali sidang, ada kunjungan kerja dan studi banding, baik di dalam maupun di luar negeri. "Bagaimana ini bisa cepat, kalau ini masih diteruskan," katanya.

Kepala Negara juga mengritik terkait penganggaran setiap tahunnya, yakni dimulai dari penyampaian Nota Keuangan setiap 16 Agustus per tahunnya, selanjutnya pembahasan dengan menteri keuangan di rapat paripurna, kembali ke Komisi dan Badan Anggaran, selanjutnya balik kembali ke paripurna untuk pandangan fraksi-fraksi.

DPR
Gedung MPR, DPR, DPD (MP/Rizki Fitrianto)

"Maaf, apakah tidak bisa dievaluasi agar lebih cepat, tanpa mengurangi ketelitian, kecermatan kita buat UU, sehingga kualitas tidak turun, semakin detail dan semakin baik. Apakah hal seperti tidak bisa kita ubah?," kata Jokowi dikutip Antara.

Dalam hal ini, Presiden mengajak kepada semua pihak, termasuk anggota DPR RI terpilih untuk melakukan perombakan regulasi atau deregulasi besar-besaran semua peraturan yang menghambat kemajuan bangsa dan negara.

Baca Juga:

Jokowi: Jangan Pilih Presiden yang Suka Marah-marah

Menurut Jokowi, Indonesia butuh deregulasi besar-besaran, penyederhanaan dan konsistensi di dalam membuat regulasi, yang orientasinya terhadap hasil. Saat ini lanjut dia, semua negara tentunya ingin menjadi pemenang sehingga dibutuhkan kecepatan yang ditopang oleh regulasi yang berkualitas.

"Kita harus bekerja lebih cepat dan responsif perubahan yang ada. Semua negara ingin menjadi pemenang, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," tutup Kepala Negara. (*)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Marah: "Saya Enggak Apa-Apa Dikatakan Presiden Gila!"

#Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Indonesia
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
PSI bongkar isi obrolan pertemuan makan malam Jokowi dan Prabowo di Kertanegara saat sidang MK perkara ijazah SMA Wapres Gibran
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Jokowi menegaskan pergantian pucuk pimpinan di Polri itu memang sudah saatnya dilakukan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Bagikan