Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat penanggulangan bencana tsunami Selat Sunda di "VVIP Room" Suma 1 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu siang.
Rapat dipimpin JK, karena saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjalani kunjungan ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Meski tidak bisa memimpin langsung rapat, Kepala Negara sempat menyampaikan ucapan duka cita kepada para korban tsunami Selat Sunda.
"Saya menyampaikan duka cita yang mendalam, kepada korban di Banten, di Serang, Pandeglang. Semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menghadiri Perayaan Natal Oikumene Tanah Toraja di Bundaran Kolam Makale Kabupaten Tana Toraja, Sulsel, Minggu (23/12).
Sesaat setelah menerima laporan telah terjadi Tsunami, Jokowi mengaku langsung memerintahkan jajarannya untuk segera bergerak di lapangan sesuai tugas dan kewenangannya. Hingga kini, Jokowi terus memantau dan menanti laporan langsung dari lapangan.
Terpantau di Halim Perdanakusuma, Wapres JK, yang baru tiba dari Makassar pukul 12.05 WIB, langsung menuju holding room VVIP Suma 1 untuk memimpin rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga.
Dilanporkan Antara, Wapres dijadwalkan meninjau lokasi bencana dengan menggunakan helikopter dari TNI Angkatan Darat dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu siang.
Untuk diketahui, Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) melaporkan korban tewas akibat tsunami yang menerjang pantai di Selat Sunda, khususnya di daerah Pandenglang, Lampung Selatan, dan Serang terakhir mencapai 62 orang.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima merahputih.com, hingga siang ini data yang tercatat menjadi 62 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka, dan 20 orang hilang.
"Data korban jiwa dan kerusakan akan bertambah, mengingat belum semua wilayah belum dapat didata," kata Sutopo, Minggu (23/12).
