Luhung Sapto
MerahPutih Bisnis - Sampai saat ini pemerintah belum memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta lebih berani meminta porsi saham dari Freeport.
"Kalau sampai 2021 saham pemerintah di Freeport mencapai 31 persen masih ok. Tapi, setelah perpanjangan kontrak saham pemerintah di Freeport harus 51 persen," kata Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara dalam diskusi publik bertema "Mengapa Ribut Soal Freeport" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10).
Dengan menjadi pemegang saham mayoritas, kata Marwan, pemerintah Indonesia dapat mengontrol Freeport lebih mudah.
Dalam kesempatan yang sama Marwan mengatakan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) bukan jalan terbaik. Hal ini berkaca dari pengalaman divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menolaknya.
"Jadi saya lihat ini upaya dari pihak tertentu mungkin bisa mempengaruhi orang di pemerintahan atau bagian dari pemerintahan itu sendiri, yang ingin mendapatkan keuntungan, tapi bukan untuk rakyat. Memang IPO seolah bisa terbuka lewat publik. Tapi saya tidak melihat itu," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah harus mengambil divestasi saham Freeport lewat jalur lain. Misalnya, diambilalih perusahaan BUMN yang memiliki aset besar.
Marwan mengatakan saat ini ada penggiringan opini di media seolah-olah IPO adalah jalan terbaik padahal sebaliknya. Oleh karena itu, pemerintah jangan memaksakan diri melakukan divestasi saham Freeport lewat IPO. (rfd)
BACA JUGA:
- Kementerian ESDM Tegaskan Kontrak Freeport Belum Diperpanjang
- Polemik Kontrak Freeport Disebut Warisan SBY
- PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua
- Empat Alasan Kontrak PT Freeport Harus Dibatalkan
- IRESS Desak Pemerintah Batalkan MoU Freeport
