Jokowi Diprediksi Prioritaskan Trah Sukarno di Kabinetnya
Puan Maharani (tiga kiri) saat hadir dalam pertemuan Prabowo-Megawati (Tim media TKN)
Merahputih.com - Direktur Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin memprediksi trah Sukarno bakal mewarnai kabinet Joko Widodo di periode kedua memimpin Indonesia. Trah Soekarno itu nantinya berasal dari anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Namun, sepertinya masih ada trah Soekarno di kabinet ke depan," ungkap Ujang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/7).
Baca Juga: Puan: Posisi Ketua DPR Ditentukan Ibu Mega
Dalam analisis Ujang, sedianya dua anak Megawati pantas menjadi menteri ataupun Ketua DPR di era pemerintahan Jokowi yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo.
"Kecenderungannya Puan itu posisinya akan ditempatkan sebagai ketua DPR RI. Puan sudah pantas menduduki jabatan tersebut," lanjut Ujang.
Sementara, Prananda yang akan mendapatkan tugas PDIP di kabinet. Hanya saja Ujang belum bisa membaca jabatan menteri yang tepat bagi Puan.
"Bisa saja. Mungkin Prananda akan diajukan menjadi menteri oleh PDIP ke Jokowi," ucap dia.
Baca Juga: Puan Ikut Makan Siang Mega-Prabowo, Jokowi Absen. Apa Artinya?
Lebih lanjut Ujang mengatakan, sulit melihat sosok seperti Prananda hanya ditugaskan di partai. Terlebih Prananda diprediksi belum menjabat Ketua Umum PDIP. Posisi itu nantinya akan tetap diemban Megawati Soekarnoputri.
"Ketum PDIP masih Megawati. Megawati masih dibutuhkan. Pasti ketua umum masih Megawati. Prananda itu bisa Waketum atau Ketua Harian PDIP," tutup dia. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Minta Pemimpin Dunia Hentikan Perang, Megawati: Kita Itu Satu Bumi
Hadiri Zayed Award 2026, Megawati Peringatkan Bahaya AI Tanpa Regulasi
Megawati Paparkan Sikap Politik ke Prabowo Pada Putra Mahkota Abu Dhabi
Megawati Ingatkan Perempuan Jangan Terjebak Dilema Palsu Cita-Cita Vs Rumah
Di Forum Zayed Award, Megawati Buka Rahasia Redam Konflik Ambon-Poso Lewat Empati Perempuan
Kenangan Megawati Pada Istri Mantan Kapolri Hoegeng, Selamat Jalan Tante Meri
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara