Jokowi Diminta Realisasikan Janji Pembangunan Jembatan Mentaya

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 01 Juli 2019
Jokowi Diminta Realisasikan Janji Pembangunan Jembatan Mentaya

Joko Widodo. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi diminta merealisasikan janjinya membangun jembatan Mentaya yang menghubungkan kecamatan terisolasi dengan pusat kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

"Apalagi kalau memang pada saat itu sudah ada semacam janji, ya kita minta direalisasikan," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Supriadi seperti dikutip dari Antara, Senin (1/7).

Persetujuan dan janji pembangunan jembatan Mentaya disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan video conference dengan Bupati H Supian Hadi pada 29 April 2015 dalam acara pencanangan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat.

Saat itu Kotawaringin Timur adalah salah satu dari sedikit kabupaten di Indonesia yang diberi kesempatan melakukan video jarak jauh dengan presiden, disaksikan ratusan undangan.

Jembatan Mentaya
Jembatan Mentaya. (Antaranews)

Baca Juga: Urusan Kemenangan Jokowi Kelar, MK Mulai Sentuh Perkara Sengketa Kursi DPR

Kesempatan itu tidak disia-siakan Supian Hadi. Selain melaporkan kesiapan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat, Supian juga berkeluh kesah tentang adanya dua kecamatan yang masih terisolasi jalan darat, yakni Seranau dan Pulau Hanaut, padahal letaknya di seberang pusat kota dan hanya terpisah Sungai Mentaya.

Saat itu keluhan tersebut langsung direspons Presiden Joko Widodo. Selain menyetujui usulan pembangunan itu, saat itu presiden langsung memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum mengirim tim teknis untuk melakukan kajian lapangan dan membantu persiapannya.

"Sayangnya hingga saat ini, rencana pembangunan tersebut belum ada kepastian. Sangat sulit bagi pemerintah daerah membangun jembatan itu dengan anggaran sendiri karena diperkirakan memerlukan biaya lebih dari Rp1 triliun," katanya.

Supriadi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kotawaringin Timur berharap Presiden Jokowi mewujudkan pembangunan secara merata khususnya di Kalimantan yang masih sangat tertinggal, apalagi ada wacana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Tengah.

Harapan lainnya yaitu agar Jokowi mendudukkan putra Kalimantan sebagai salah satu menteri dalam kabinetnya nanti. Hal itu tidak berlebihan karena potensi sumber daya manusia masyarakat Kalimantan Tengah sangat bagus.

"Kalau boleh kita berharap, sekali-sekali lah orang Kalimantan Tengah jadi menteri. Kalau kita mau dijadikan ibu kota tapi ternyata eksekutif kita di pusat tidak ada, berarti kan sulit," demikian Supriadi.

Sementara itu Bupati H Supian Hadi juga berharap Presiden Jokowi meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah. Hal itu penting untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan.

"Konsep yang dijalankan presiden adalah pembangunan dimulai dari desa. Untuk itulah dana desa terus ditingkatkan," demikian Supian. (*)

Baca Juga: Ahmad Syaikhu Bisa Didenda Rp 50 Miliar Bila Mundur dari Calon Wagub DKI

#Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Indonesia
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Dalam situasi normal, perjalanan udara Beirut menuju Jakarta memakan waktu minimal 17 jam
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2026
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Indonesia
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa narasi "inisiatif DPR" tidak bisa berdiri sendiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Bagikan