Jokowi dan Kapolri Awasi Langsung Vaksinasi di Pesantren Seluruh Indonesia
Kapolri dan Presiden Jokowi meninjau Vaksinasi Merdeka di Pondok Pesantren KH Syamsudin, Ponorogo, Jawa Timur. (Foto: MP/Humas Polri)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Vaksinasi Merdeka bersama rumah ibadah dan pondok pesantren (ponpes) secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (7/9).
Kegiatan tersebut diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan total 341 titik tempat ibadah dan pondok pesantren.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan Kapolri menyapa langsung secara virtual pelaksanaan Vaksinasi Merdeka rumah ibadah dan ponpes di Jawa Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca Juga:
Pemprov DKI Tambah Tempat Vaksinasi Moderna dan Pfizer, Ini Lokasinya
Terkait kegiatan itu, Sigit mengungkapkan bahwa Vaksinasi Merdeka merupakan strategi yang dilakukan TNI-Polri terkait dengan akselerasi atau percepatan terciptanya kekebalan komunal.
Vaksinasi Merdeka melibatkan rumah ibadah dan pondok pesantren dengan sasaran masyarakat umum, lansia, jemaat, santri, pengasuh pondok pesantren, dan pengurus rumah ibadah.
"Berada di 341 titik dengan total sasaran 346.688 orang," kata Sigit saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau Vaksinasi Merdeka di Pondok Pesantren KH Syamsudin, Ponorogo, Jawa Timur.
Sigit menekankan, TNI, Polri bakal terus menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan vaksinasi 100 persen di lingkungan masyarakat hingga dosis kedua.
Menurutnya, hal itu merupakan wujud implementasi dari langkah-langkah dan kebijakan luar biasa yang diambil oleh pemerintah demi keselamatan masyarakat sebagaimana asas Salus populi suprema lex esto.
Untuk menahan laju penyebaran COVID-19, Polri terus berupaya melakukan akselerasi vaksinasi nasional melalui berbagai macam strategi vaksinasi. Termasuk strategi vaksinasi dengan melibatkan komunitas-komunitas.
"Seperti yang kami lakukan saat ini," tutur eks Kabareskrim Polri tersebut.
Dalam kesempatan ini, Sigit menjelaskan, vaksinasi merdeka yang merangkul tokoh-tokoh agama dan santri diharapkan dapat menjadi “Getok Tular” kepada keluarga, tetangga, teman-teman, dan komunitas di lingkungannya.
Sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dalam mengikuti program vaksinasi.
Sigit juga memaparkan bahwa tingginya tingkat capaian vaksinasi merupakan modal dasar dalam hidup berdampingan dengan COVID-19, yaitu bagaimana perekonomian dapat tumbuh.
Tentunya hal ini disertai dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.
"Dengan demikian, tujuan Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud," tutur Sigit.
Baca Juga:
Pakai Dosis AstraZeneca, Vaksin Keliling DKI 6 September Sasar 7 Titik
Selain itu, pelaksanaan program vaksinasi di rumah ibadah juga bertujuan untuk revitalisasi rumah ibadah sebagai fungsi sosial.
"Rumah ibadah pada hakekatnya memiliki fungsi membimbing perilaku jamaahnya dalam tatanan kehidupan sosial termasuk dalam pencegahan penularan COVID-19," ucap Sigit.
Selain vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini mengungkapkan bahwa, kegiatan itu juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari Presiden Jokowi kepada warga yang paling terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19.
"Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak dan peserta program vaksinasi sejumlah 60.341 paket sembako dan 88 ton beras," ujar Sigit. (Knu)
Baca Juga:
Jateng Butuh Pasokan 2,5 Juta Vaksin Per Pekan
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat
Kapolri Listyo Sigit Melayat dan Doakan PB XIII di Keraton Surakarta, Siap Bantu Pengamanan Prosesi Pemakaman