Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan bagi Pemprov untuk menyelenggarakan rapat di hotel-hotel yang pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
"Saya ingin menjawab apa yang menjadi statement Mendagri dulu, tadi baru saja saya diberi tahu sudah beres, tidak akan ditindaklanjuti," kata Jokowi dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Puri Agung Convention Hall Jakarta, semalam.
Pencabutan ini berawal dari keluhan Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani dalam acara yang menyebut kebijakan Mendagri mengancam keberlangsungan usaha dan industri perhotelan di Tanah Air.
Seketika setelah Haryadi rampung menyampaikan laporannya dalam acara itu, Jokowi langsung memberikan jawaban. "Baru saja ini tadi jawab langsung oleh Mendagri tidak ditindaklanjuti," tandas Presiden, dilansir Antara.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak menyelenggarakan rapat evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di hotel.
Perintah ini dikeluarkan setelah insiden dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, yang melibatkan aparatur Pemprov Papua. Dua penyelidik KPK diduga dianiaya oleh sejumlah orang di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Minggu (3/2/2019) dini hari.
Sementara itu, Ketua PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan larangan Mendagri akan memukul industri perhotelan karena jika alasannya untuk penghematan anggaran mestinya justru pengelolaan anggarannya yang dilakukan lebih cermat.
"Bukan dengan melarang kegiatan di hotel. Kami ingat kebijakan yang serupa pada 2014 oleh Menpan RB yang melarang kegiatan di hotel, ini memukul usaha hotel sehingga okupansinya turun rata-rata tinggal 20 persen," ungkap dia. (*)
