Jokowi Bakal Tinjau IKN Nusantara Tiga Bulan Sekali


Presiden Joko Widodo di IKN Nusantara. (Foto: Sekretariat Presiden)
MerahPutih.com - Pemerintah mulai membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, pada Agustus 2022 mendatang. Berbagai proyek infrastruktur dasar akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan, agar target 2024 ibu kota pindah bisa tercapai.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, Presiden Joko Widodo akan meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 3 bulan sekali.
Baca Juga:
Otorita IKN Pastikan Penduduk Wilayah Ibu Kota Baru Bagian dari Pembangunan
"Untuk memberi semangat dan menghangatkan terus, supaya memberi keyakinan," kata Menteri Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/7).
Saat ini, progres pembangunan IKN sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan. Penandatanganan untuk kontrak pemetaan lahan telah dilakukan Kementerian PUPR pada 15 Juli 2022.
Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN.
Adapun proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu dalam waktu dekat, pemerintah juga akan membangun hunian bagi 200.000 pekerja proyek di IKN.
"Jadi Agustus nanti makanya pertama kita bikin hunian para pekerja, mungkin sampai untuk 200 ribuan pekerja konstruksi,” kata Basuki.
Ia memaparkan, saat ini, pendanaan di IKN masih menggunakan sumber dari APBN karena ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar.
"Mungkin nanti kalau ada (pembangunan) rumah sakit, universitas, itu bisa dari investasi," katanya dikutip Antara
Basuki meyakini, pembangunan infrastruktur tahap pertama untuk IKN akan selesai sesuai target pada 2024.
Pemerintah membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap, yakni tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024. Adapun pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.
Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp 466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta. (*)
Baca Juga:
Kemendagri Perintahkan Pemda Hentikan Pemberian Izin Pembangunan di Kawasan IKN
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo

Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau

Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
