JK: Naik Haji Tahun-Tahun Ini Tak Segampang Sebelumnya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 07 November 2021
JK: Naik Haji Tahun-Tahun Ini Tak Segampang Sebelumnya

Haji. (Foto: Haramain)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jusuf Kalla mengatakan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 dan 2021 tidak berjalan seperti biasanya. Alasannya, dua tahun terakhir Indonesia serta beberapa negara di dunia dilanda pandemi COVID-19.

"Naik haji pada tahun-tahun ini tidak segampang seperti sebelumnya, kuota juga terbatas karena pandemi," kata Jusuf Kalla saat menghadiri pelantikan Pengurus Pusat IPHI periode 2021—2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (6/11).

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Tarik Dana Haji, Warga Tidak Bisa Berangkat Seumur Hidup

Sehingga, Wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu berharap pelaksanaan ibadah haji dapat normal kembali dan jemaah dari Indonesia bisa berhaji.

"Saya sangat berharap mulai tahun depan pelaksanaan ibadah haji bisa kembali berjalan normal," ucap JK.

Selain itu, kebijakan di Arab Saudi juga berdampak pada jumlah kuota calon jemaah haji dari Indonesia yang masuk dalam daftar tunggu dengan lama rata-rata 30 tahun.

JK menyebutkan kalau di Jawa, rata-rata 20 tahun menunggu. Akan tetapi, di Sulawesi sampai 40 tahun menunggu.

"Jadi, kalau mendaftar pada usia 20 tahun, naik hajinya setelah berusia 60 tahun," kata Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.

Haji. (Masjidil Haram)

Ia mengatakan bahwa animo masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji masih sangat tinggi. Setiap tahun sekitar 200.000 jiwa penduduk Indonesia menjadi pendaftar baru untuk menjalankan rukun Islam kelima tersebut.

Oleh karena itu, JK berharap kuota haji untuk Indonesia dapat bertambah sebanyak empat hingga lima juta setiap tahunnya sehingga jumlah daftar tunggu dari Indonesia dapat berkurang.

"Ada empat syarat untuk naik haji, yakni keimanan, keuangan, kesehatan, dan terakhir kuota. Walaupun tiga syarat pertama terpenuhi tetapi kuotanya penuh, tetap tak bisa naik haji," jelas dia dikutip Antara.

Baca Juga:

Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah

Oleh karena itu, JK berharap jajaran pengurus IPHI yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya untuk berbagi pengetahuan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji kepada jemaah.

"Tentu saja kami berharap IPHI bisa menjalankan tugasnya untuk memberikan pengalamannya dan pengetahuannya kepada calon-calon haji agar jemaah bisa jadi haji mabrur," ujarnya. (*)

#Dana Haji #Calon Haji #Kuota Haji #Ibadah Haji #Jemaah Haji #Asrama Haji #Jusuf Kalla
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji
Selain Khalid, penyidik KPK juga memanggil lima saksi lainnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
KPK Sudan Kantongi USD 1,6 Juta Dari Dugaan Korupsi Kuota Haji, 5 Bidang Tanah, dan 4 Kendaraan Disita
Penyitaan sejumlah aset tersebut merupakan upaya KPK untuk pembuktian perkara sekaligus langkah awal dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
 KPK Sudan Kantongi USD 1,6 Juta Dari Dugaan Korupsi Kuota Haji, 5 Bidang Tanah, dan 4 Kendaraan Disita
Indonesia
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Yaqut enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan hari ini, termasuk soal dugaan penerimaan fee dalam pembagian kuota haji khusus ke Kementerian Agama (Kemenag).
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Eks Menag Yaqut Mengaku Diperiksa Jadi Saksi
Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dipanggil KPK pada Senin (1/9). Ia mengaku hanya diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Penuhi Panggilan KPK, Eks Menag Yaqut Mengaku Diperiksa Jadi Saksi
Indonesia
KPK Panggil Eks Menag Gus Yaqut terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK memanggil eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Senin (1/9). Pemanggilan ini buntut dari kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
KPK Panggil Eks Menag Gus Yaqut terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Bagikan