Headline

Jenderal Tito Karnavian Pimpin Delegasi Indonesia Dalam Pertemuan Tingkat Menteri di Myanmar

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 31 Oktober 2018
Jenderal Tito Karnavian Pimpin Delegasi Indonesia Dalam Pertemuan Tingkat Menteri di Myanmar

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk membahas penanggulangan kejahatan transnasional kembali digelar. Tahun ini pertemuan bertajuk 12th AMMTC berlangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar. Delegasi Indonesia dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kapolri Jenderal Tito menjelaskan pertemuan rutin tahunan ini memiliki nilai yang strategis dalam memperkuat kerja sama antarnegara untuk pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kejahatan transnasional di kawasan ASEAN.

Tito mengatakan, ada berbagai bentuk kejahatan yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini antara lain penanggulangan kejahatan terorisme, perdagangan gelap narkotika dan obat terlarang serta perdagangan manusia.

"Kemudian berbagai jenis kejahatan siber perompakan, pencucian uang serta perdagangan satwa langka dan hasil hutan ilegal," kata Jenderal Tito dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (31/10).

Kapolri Tito Karnavian
Kapolri Tito Karnavian bersama anggota Komisi III DPR Herman Hery (kedua kanan). (MP/Dery Rindwansah)

Mantan Kepala BNPT itu berharap pertemuan AMMTC tahun ini dapat menghasilkan berbagai program dan agenda bersama dalam upaya mencegah dan memberantas berbagai bentuk kejahatan transnasional di kawasan ASEAN.

Dalam acara yang berlangsung sejak 29 Oktober sampai 2 November 2018 ini, rencananya akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Myanmar U Myint Swe di Myanmar International Convention Center (MICC) II yang diikuti seluruh delegasi dari 10 negara ASEAN serta delegasi dari Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang.

Sementara delegasi Indonesia terdiri dari Polri, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tito Karnavian juga dijadwalkan untuk melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Dalam Negeri Myanmar Letjen Kyaw Swe dan Penasihat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun.

"Polri berkomitmen untuk memberikan pelatihan guna meningkatkan kapasitas personel Kepolisian Myanmar dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri," ujarnya.

Menurut dia, Polri telah menyiapkan program pelatihan untuk Kepolisian Myanmar di antaranya pelatihan pengamanan unjuk rasa, penanganan kerusuhan massa, penyidikan kejahatan berbasis penghormatan terhadap nilai-nilai HAM dan berbagai program pelatihan lainnya.

"Peningkatan kapasitas personel Kepolisian Myanmar merupakan wujud nyata upaya Polri mendukung penyelesaian permasalahan keamanan dalam negeri Myanmar secara profesional, humanis dan berbasis penghormatan terhadap nilai-nilai HAM," papar Jenderal Tito Karnavian sebagaimana dilansir Antara.

Selanjutnya, Kapolri Tito Karnavian juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Senior Parlemen Singapura Amrin Amin untuk membahas berbagai isu keamanan di antara kedua negara.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kubu Prabowo Sentil Janji Jokowi Berikan Bantuan Rp50 Juta untuk Korban Gempa Lombok

#Tito Karnavian #Kapolri #ASEAN #Myanmar
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Terkait rencana revisi UU Polri, Soedeson memastikan pembahasan tersebut tetap akan dilakukan dan materi yang diatur dalam Perpol nantinya akan diperkuat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Ancaman cuaca ekstrem hingga bencana yang bisa terjadi saat musim mudik Natal dan Tahun Baru 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Dunia
Malaysia Panggil Menteri Luar Negeri se-Asia Tenggara Demi Redam Amarah Kamboja-Thailand di Perbatasan
Mengingat tingginya sensitivitas materi yang dibahas, otoritas Malaysia dilaporkan melakukan pembatasan ketat terhadap akses peliputan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 21 Desember 2025
Malaysia Panggil Menteri Luar Negeri se-Asia Tenggara Demi Redam Amarah Kamboja-Thailand di Perbatasan
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Bagikan