Jemaah Haji Indonesia Terlantar di Jeddah, Ketua Timwas DPR RI 'Sentil' PPIH dan Maskapai

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 13 Juni 2025
Jemaah Haji Indonesia Terlantar di Jeddah, Ketua Timwas DPR RI 'Sentil' PPIH dan Maskapai

Ilustrasi - Jemaah haji saat berjalan menuju jamarot untuk melakukan lempar jumrah. ANTARA/HO-Kemenag Lampung

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengaku prihatin atas serangkaian keterlambatan penerbangan jemaah haji Indonesia saat proses kepulangan dari Arab Saudi.

Keterlambatan ini, yang dilaporkan terjadi pada maskapai Saudi Arabian Airlines di tahap awal pemulangan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, memicu kekhawatiran serupa akan dialami oleh maskapai Garuda Indonesia.

"Tahap awal kepulangan ini sudah bermasalah dengan Saudi Arabian Airlines. Ada kemungkinan Garuda juga akan mengalami hal yang sama," ujar Cucun, Kamis (12/6).

Baca juga:

Jemaah Haji Indonesia Embarkasi Solo akan Tiba di Tanah Air Jumat (13/6) Pagi

Cucun sangat menyayangkan adanya jemaah yang terlantar hingga enam jam di bandara tanpa pendampingan dan perhatian memadai dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Ia menegaskan pentingnya skenario darurat yang harus disiapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kerja (Daker) Jeddah untuk mencegah insiden serupa terulang.

"Jemaah tidak boleh menunggu enam jam di bandara tanpa makanan. Mereka bisa kelaparan. Ini harus diprediksi dan diantisipasi. Kepala Daker Jeddah harus siap dengan skema darurat!," tegas Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB itu.

Lebih lanjut, Cucun mendesak agar komunikasi antara PPIH bidang transportasi dengan maskapai penerbangan diintensifkan. Tujuannya adalah untuk memastikan jadwal kepulangan berjalan lancar dan nyaman tanpa hambatan yang merugikan jemaah.

Baca juga:

6 Barang yang ‘Haram’ Dibawa Jemaah Haji dalam Koper Besar saat Pulang ke Indonesia

"Kalau bisa, tidak ada lagi penundaan. Pihak Daker Jeddah dan PPIH transportasi harus benar-benar menjaga komunikasi dengan maskapai agar jemaah bisa pulang nyaman dan tepat waktu," tambahnya.

Sebagai informasi, proses pemulangan jemaah haji Indonesia telah dimulai sejak Selasa (11/6/2025) dan direncanakan berlangsung hingga akhir Juli, diberangkatkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah dan King Abdul Aziz Jeddah secara bertahap.

#Ibadah Haji #Jemaah Haji #Jamaah Haji #DPR RI #Timwas Haji DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - 1 jam, 3 menit lalu
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Bagikan