Jawaban KPU Terkait Warga Cileungsi Pasang Baliho Kemenangan Prabowo-Sandi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 02 Mei 2019
Jawaban KPU Terkait Warga Cileungsi Pasang Baliho Kemenangan Prabowo-Sandi

Kantor KPU. Foto: net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasang Baliho raksasa berukuran 12 x 6 meter berisi klaim kemenangan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mengatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) terkait Pemilihan Umum (Pemilu) sudah tidak relevan lagi dipasang. Karena masa kampanye Pemilu serentak 2019 sudah selesai pada tanggal 23 Maret lalu.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: ANTARA

"KPU melihatnya ini kan kampanye sudah selesai. Berarti pemasangan APK sudah tak relevan," kata Arief di Jakarta, Kamis (2/5).

Lantarna sudah selesai masa sosialisasi, lanjut Arief, KPU menyarankan untuk menanyakan hal itu kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Sebab pemampangan baliho klaim kemenangan kubu 02 tersebut bisa dikenakan biaya atau pajak.

"Ya (Pemda). Kan Pemda punya aturan tempat-tempat mana yang dibolehkan pasang reklame harus membayar pajak dan semua pihak harus patuh terhadap aturan daerah terkait pemasangan alat peraga sosialisas," tuturnya.

Meski begitu, Arief mengimbau bagi peserta pemilu ataupun pendukung untuk menahan diri tak mengklaim kemenangan hingga menunggu keputusan hasil resmi dari KPU pada 22 Mei 2019 mendatang.

Baliho Kemenangan Prabowo-Sandi di Cileungsi, Bogor. Foto: Net

"Kita hanya bisa mengimbau, mari bersama tunggu hasil pemilu 2019 yang sekarang ini sedang berproses sampai dengan 22 mei 2019, semua pihak mohon menahan diri untuk bersama-bersama menunggu hasil resmi yang akan diumumkan KPU lewat rapat pleno," tutupnya. (Asp)

#Komisi Pemilihan Umum #Prabowo-Sandiaga
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Maret 2024
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Indonesia
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Yang bersangkutan saat ini telah hadir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Februari 2024
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Bagikan