Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Calon Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau (Gus Ipul) berkomitmen akan membantu pembayaran premi asuransi seluruh nelayan dan menyiapkan sejumlah program lainnya bagi nelayan di Jawa Timur.
"Program bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan belum mampu mencakup seluruh nelayan, sehingga nantinya akan dibantu oleh pemerintah provinsi," kata Gus Ipul saat berdialog dengan tokoh nelayan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (14/4).
Setelah bertemu dan berdialog, Cagub Jatim nomor urut dua itu juga mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brak Muncar dan sempat membeli hasil tangkapan nelayan di wilayah setempat.
"Kami menargetkan seluruh nelayan di Banyuwangi maupun Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 300.000 bisa seluruhnya tercover asuransi. Saat ini yang sudah mendapat bantuan baru sebagiannya saja," tuturnya seperti dilansir Antara.
Menurutnya, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan premi asuransi ke nelayan secara proporsional, misalnya ditetapkan pemerintah provinsi menanggung 50 persen premi asuransi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam skema bukan penerima upah (BPU) atau asuransi lainnya yang punya program serupa seperti PT Jasindo yang preminya sebesar Rp 175.000 per tahun.
"Dananya terjangkau oleh alokasi dana APBD Jatim dan ini bukti keberpihakan kami terhadap nelayan," ucap keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Dengan mendapatkan asuransi, lanjut dia, nelayan bisa terlindungi karena mendapat jaminan kematian, kecelakaan kerja, dan biaya pengobatan, sehingga dengan menjadi peserta asuransi nelayan, maka mereka juga berkesempatan menikmati program pemerintah provinsi lainnya karena sudah masuk basis data.
"Selain asuransi nelayan, kami juga telah menyiapkan sejumlah program lainnya bagi nelayan, mulai dari teknologi pengumpul ikan untuk memudahkan penangkapan, hingga bantuan kapal dan alat tangkap ramah lingkungan. Pasar lelang ikan juga akan direvitalisasi menjadi lebih modern, rapi, dan terintegrasi," katanya.
Bertemu Gus Ipul, para nelayan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi mayoritas mengeluhkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 1/2015 tentang larangan menangkap lobster kecil.
Salah seorang tokoh nelayan Muncar Mastur mengatakan Permen KP itu dikenal nelayan sebagai "permen pahit" karena lobster bertelur dilarang ditangkap dan begitu juga ekspor bibit lobster berukuran 50-100 gram juga tidak diperbolehkan lagi.
"Padahal lobster adalah komoditas yang lebih menguntungkan daripada hasil laut lainnya. Dengan peraturan itu, produksi budi daya lobster Banyuwangi banyak yang berhenti dan para nelayan tidak berani menangkap bibit lobster, pembudidaya lokal pun berhenti produksi," ujarnya.
Para nelayan tersebut juga mengeluhkan belum meratanya asuransi yang bisa menaungi mereka karena program pemerintah pusat tentang asuransi nelayan juga masih terbatas.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul akan mengomunikasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun ia menegaskan bibit lobster yang ditangkap untuk dikonsumsi atau bahkan ekspor jelas tidak boleh, namun untuk pembibitan bisa menjadi pertimbangan. (*)
Baca juga berita terkait di: Tinggalkan Rumah Dinas, Canda Para Stafnya Bikin Gus Ipul Ketakutan
