Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/4).
Usai mendengar seluruh isi pledoi Setnov, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menolak seluruh isi peledoi mantan Ketua DPR itu.
"Kami menolak seluruh nota pembelaan penasihat hukum, kami tetap pada tuntutan kami 29 Maret 2018," kata Jaksa Hariawan Agusti di Pengadilan Tipikor.
Menurut jaksa, bukti pemeriksaan Johanes Marliem dari FBI telah disampaikan di muka persidangan. Sehingga seluruh bukti KPK telah dibuka di hadapan majelis hakim.
"Seluruh bukti KPK dengan biro investigasi AS. perintah pengadilan distrik California, permintaan KPK resmi. Seluruh tindakan resmi untuk dapatkan bukti, resmi perintah pengadilan Amerika," ujar jaksa Hariawan.
Sementara itu, jaksa KPK Abdul Basir juga menegaskan kalau pledoi yang dibacakan Novanto secara tegas untuk ditolak.
"Poin terdakwa mengenai aliran uang USD 2 juta, tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, tapi sebenarnya dibuktikan bahwa saham itu fiktif, karena dari rekening itu tidak ada pembelian saham itu," tegas Basir
Namun, kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail, masih mempermasalahkan soal Johanes Marliem berdasar pada keterangan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman yanng mengungkapkan dosa lembaga antirasuah dalam menangani kasus korupsi e-KTP.
Menurut Aris, KPK tidak pernah memeriksa Johannes Marliem dan menggeledah perusahaan Johannes, Biomorf Lone Mauritius. Padahal, Johannes dan perusahaannya memiliki peran penting dalam korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.
"Kantor Polri, penegak hukum, digeledah. Kenapa satu lembaga ini (Biomorf) tidak digeledah? Ada apa? Itu pertanyaan-pertanyaan bagi saya semuanya, dari jilid satu. Begitu saja, terima kasih. Silakan kembangkan," kata Aris, kepada para wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/4).
"Yang berkenaan dengan Aris Budiman, mengatakan pemeriksaan terhadap Marliem tidak pernah dilakukan KPK. Jadi kalau benar bahwa ada pemeriksaan FBI, sependek pengetahuan kami di Amerika Serikat setiap keterangan saksi atau tersangka harus diuji kebenarannya di pengadilan Amerika. Kalau tidak diuji tidak akan pernah dipertimbangkan pengadilan," ujar Maqdir.
Pledoi ini merupakan tanggapan Setnov atas tuntutan Jaksa KPK yang menuntut terdakwa kasus korupsi e-KTP itu 16 tahun penjara. JPU KPK juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan terhadap Setnov.
Tak hanya, JPU KPK juga menuntut agar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah 7,435 juta USD. Tuntutan Jaksa lainnya adalah meminta pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik yang terhitung sejak setelah menjalani masa pemidanaan.
Diketahui, Setnov didakwa menerima hadiah terkait proyek pengadaan e-KTP berupa uang sebesar US$7,3 juta. Uang itu sebagai jatah lantaran Setnov telah membantu pemulusan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
Selain uang, Setnov juga mendapat jam tangan merk Richard Mille dari pengusaha Andi Narogong dan Johannes Marliem. Jam seharga miliaran rupiah itu diberikan saat hari ulang tahun Setnov, pada November 2012 lalu.
Setnov didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
