Luhung Sapto
Kasus dugaan korupsi kartu tanda pengenal berbasis elektronik atau e-KTP merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Nama Andi Agustinus alias Andi Narogong mencuat dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa penuntut KPK.
Andi Agustinus alias Andi Narogong berperan besar dalam mengatur tender dugaan korupsi pengadaan KTP.
Jaksa KPK, Iren Putri, dalam dakwaannya, menyebut Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia merupakan pengusaha yang telah lama terlibat dalam setiap proyek yang dijalankan Kemendagri.
Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu meminta uang kepada Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia waktu itu. Tapi, karena Irman tidak sanggup maka dia memperkenalkan seorang pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada Burhanudin.
"Burhanudin Napitupulu menyampaikan bahwa rencana pemberian sejumlah uang untuk anggota Komisi II DPR oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong dan telah disetujui oleh Diah Anggraini (mantan Sekretaris Kemendagri)," ujar Jaksa Iren Putri saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).
Menindaklanjuti kesepakatan itu, lanjut Jaksa KPK, beberapa hari kemudian di Hotel Gran Melia, Jakarta, para terdakwa bersama-sama dengan Andi Narogong dan Diah Anggraini melakukan pertemuan dengan Ketua DPR (saat itu) Setya Novanto. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.
Andi Narogong kembali menemui Setya Novanto di ruang kerjanya di lantai 12 Gedung DPR. Dalam pertemuan itu, Irman dan Andi Narogong meminta kepastian anggaran untuk proyek penerapan KTP berbasis elektronik secara nasional.
"Setya mengatakan bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lain," jelas Jaksa KPK lagi. (Pon)
Untuk membaca berita terkait e-KTP silakan baca di sini: Mantan Ketua DPR Diduga Ikut Cicipi Dana Korupsi e-KTP
