Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung terus melakukan pendampingan hukum pada berbagai instansi agar para pemimpin atau direksi tidak terjerat masalah hukum.
Eksistensi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dalam upaya pendampingan hukum ke sejumlah program pembangunan di pemerintahan daerah telah dirasakan oleh banyak pihak, terutama RSUD Kota Bogor.
Baca Juga:
Mahfud MD Ungkap Penyebab Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Wakil Direktur RSUD Kota Bogor Yani mengatakan, sejak dilakukan pendampingan oleh Datun Kejari Kota Bogor, lembaganya lebih taat administrasi dan melek hukum.
Ia menegaskan, Datun Kejari Kota Bogor telah membantu agar setiap proses pelelangan proyek dilakukan dengan baik dan benar sesuai aturan perundangan yang berlaku.
"Seluruh pelelangan proyek, kami lakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. Atas nama masyarakat kota Bogor kami ingin berterima kasih pada Bapak Jaksa Agung atas kinerja bawahannya di Kejari Kota Bogor khususnya bidang Datun," ujarnya.
RSUD Kota Bogor telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejari Kota Bogor terkait pendampingan masalah hukum dan administrasi.
"Tujuan pendampingan ini adalah untuk membantu meminimalisir terjadinya permasalahan hukum di setiap kegiatan pembangunan infrastruktur, khususnya di RSUD Kota Bogor," katanya.
Pihaknya meyakini, dengan taat administrasi akan memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan institusi RSUD Kota Bogor tersebut.
Ia menegaskan, pendampingan dalam pembangunan proyek strategis yang ada di RSUD Kota Bogor diharapkan dapat mencegah berbagai permasalahan hukum sehingga program pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
"Kesuksesan proyek strategis nasional tentu akan berdampak luas pada hajat hidup serta kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor," ujarnya.
Baca Juga:
Jokowi Ingin Digitalisasi Birokrasi Dikebut untuk Pencegahan Korupsi
