Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

JakPro Ungkap Alasan Warga Belum Bisa Huni Kampung Susun Bayam

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 16 Desember 2022
JakPro Ungkap Alasan Warga Belum Bisa Huni Kampung Susun Bayam

Sejumlah warga Kampung Bayam mendirikan tenda sembari berunjuk rasa meminta kejelasan terkait hunian di Kampung Susun Bayam di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (1/11). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wigun

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembangunan Kampung Susun Bayam (KSB) dinyatakan sudah tuntas 100 persen sejak akhir September 2022 lalu. Namun, sampai saat ini, warga belum bisa menempati hunian sejak digusur karena proyek Jakarta International Stadium (JIS).

PT Jakarta Propertindo (JakPro) mengungkapkan alasan warga belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam karena masih ada dokumen yang harus dibutuhkan karena lahan KSB milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

Baca Juga

Jakpro Klaim Warga Bisa Segera Menempati Kampung Susun Bayam

"Dikarenakan dibangun dan dikelola oleh Jakpro, tapi lahannya masih milik Dispora, maka diperlukan dokumen pendukung yang terbitkan oleh Dispora sekaligus untuk melengkapi tahapan perizinan lainnya," jelas Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif, Jumat (16/12).

Untuk itu, lanjut Syachrial, pihaknya bertemu dengan Dispora DKI untuk berkonsultasi dan meminta arahan terkait pemanfaatan lahan KSB yang statusnya masih milik Dispora. Dari hasil koordinasi, kata Syachrial, menyepakati bahwa JakPro untuk segera bersurat ke Dispora.

Baca Juga

Anies Resmikan Kampung Susun Kunir untuk Warga Bekas Gusuran Era Ahok

Adapun dalam waktu dekat ini Dispora akan memberikan surat balasan tersebut. Menurutnya, dokumen dari Dispora tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan JakPro bisa memproses warga calon penghuni KSB segera masuk hunian.

"Komunikasi dan kordinasi intens kita lakukan antara JakPro, Dispora, BP BUMD, maupun Badan Pengelolaan Aset Daerah (BAPD). Sehingga kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dapat diimplementasikan dan calon penghuni bisa menempati KSB dengan memiliki landasan hukum sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Di sisi lain, Syachrial menyatakan, JakPro dan warga calon penghuni KSB yang setuju dengan tarif sewa berdasarkan Pergub Nomer 55 Tahun 2018 telah bertemu di kantor JakPro, pada Senin 12 Desember 2022 lalu.

"Pada pertemuan tersebut, alhamdullilah berlangsung cair serta mereka semakin paham dan mengerti bahwa proses administrasi sedang berlangsung dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Resmikan Kampung Susun Cakung untuk Korban Gusuran Ahok

#Rumah Susun
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tahun Depan Pemprov DKI Bangun 11 Rusun Jumbo
Pramono ingin masyarakat memiliki akses hunian yang mudah dan transparan. Menurut dia, penyediaan rumah susun akan menjadi solusi masalah permukiman di Jakarta.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Tahun Depan Pemprov DKI Bangun 11 Rusun Jumbo
Indonesia
Kawasan Kumuh di Jakarta Tinggal 211 Wilayah, Bertahap Warga Dipindah ke Rumah Susun
Meski masih ada kawasan kumuh, Pemprov DKI memastikan penanganan belum mengarah pada relokasi warga ke rumah susun.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Kawasan Kumuh di Jakarta Tinggal 211 Wilayah, Bertahap Warga Dipindah ke Rumah Susun
Indonesia
PT KAI Segera Bangun Rusun di Manggarai, Harga Tertinggi di Atas Rp 1 Miliar
KAI mencatat jumlah pengguna KRL saat ini mencapai sekitar 1,3 juta penumpang per hari, dengan sekitar 300 ribu penumpang naik turun di Stasiun Manggarai.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
PT KAI Segera Bangun Rusun di Manggarai, Harga Tertinggi di Atas Rp 1 Miliar
Indonesia
Rencana Pembangunan Rusun Subsidi di Tanah Abang Tuai Sorotan, DPR Minta Tak Ada Sengketa Lahan
Rencana rusun subsidi di Tanah Abang menuai sorotan DPR. Syafiuddin Asmoro meminta pemerintah memastikan status lahan tak dalam sengketa sebelum pembangunan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Rencana Pembangunan Rusun Subsidi di Tanah Abang Tuai Sorotan, DPR Minta Tak Ada Sengketa Lahan
Indonesia
Pramono Dukung Rencana Prabowo Berikan Warga Dipinggir Rel Dapat Rumah Susun
Untuk masalah pemukiman tak layak, sebut Pram, Pemprov DKI sebelumnya telah merelokasi warga yang tinggal di kawasan Tempat Pemakaman Umum
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 28 Maret 2026
Pramono Dukung Rencana Prabowo Berikan Warga Dipinggir Rel Dapat Rumah Susun
Indonesia
Menteri Ara Janji Ratusan Rumah Susun Subsidi Dibangun di Tahun 2026, Dekat Perkotaaan
Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Menteri Ara Janji Ratusan Rumah Susun Subsidi Dibangun di Tahun 2026, Dekat Perkotaaan
Indonesia
Maruarar Sirait Konsultasi ke KPK Ubah Maikarta Jadi Rusun Bersubsidi
Maruarar telah meninjau langsung kawasan Meikarta pada Sabtu (17/1). Dalam peninjauan tersebut, disiapkan lahan seluas sekitar 20 hektare di dua titik berbeda untuk pembangunan rusun subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
Maruarar Sirait Konsultasi ke KPK Ubah Maikarta Jadi Rusun Bersubsidi
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Wali Kota Undang Warga Eks Kampung Bayam sebagai Komitmen Memastikan Hunian Rusun Transparan, Tertib, Partisipatif
Pemprov DKI Jakarta terus mendorong percepatan pemanfaatan Kampung Susun Bayam sebagai hunian layak dan terjangkau bagi warga, sekaligus menjaga prinsip keadilan sosial dalam setiap proses relokasi dan penyediaan hunian.
Frengky Aruan - Selasa, 29 Juli 2025
Wali Kota Undang Warga Eks Kampung Bayam sebagai Komitmen Memastikan Hunian Rusun Transparan, Tertib, Partisipatif
Indonesia
Subsidi Kredit Rumah Capai Rp 12,5 Triliun Buat 101.707 Unit Rumah, Tinggal Sisa Sekitar Rp 7 Triliun
FLPP menjadi salah satu program penting yang dijalankan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Juni 2025
Subsidi Kredit Rumah Capai Rp 12,5 Triliun Buat 101.707 Unit Rumah, Tinggal Sisa Sekitar Rp 7 Triliun
Bagikan