Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Direktur Utama (Dirut) Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Darwoto mengatakan, pihaknya bersedia diawasi dalam setiap proyek oleh anggota DPRD DKI.
Dwi membantah tudingan Fraksi PDI Perjuangan soal dijadikan tempat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyelundupkan kebijakan. Ia pun meminta PDIP agar membuktikan tudingan itu.
Baca Juga:
Desain Revitalisasi TIM Dirombak DPRD, Jakpro Bakal Koordinasi Lagi dengan Andra Matin
"Silakan diawasi saja, saya terima kasih dia ngomong gitu. Silakan diawasi saja kita dan silakan dibuktikan," ujar Dwi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).
Ia mengaku tak mengetahui maksud dari penyelundupan proyek yang diutarakan PDIP. Pasalnya, pihaknya kerap melibatkan anggota dewan untuk mengawasi setiap proyek yang dipegang oleh BUMD itu.
"Siapa bilang DPRD enggak bisa menjangkau. Saya persentasiin semua, siapa bilang, saya terbuka kunjungan kerja saya ajak, pengawasan raker juga, proyek juga saya persentasiin. Kan saya ada building information modern, kalau mau audit silakan," ungkap Dwi.
Karena itu, ia meminta kepada DPRD untuk mengaudit pihaknya secara langsung. Menurut dia, Jakpro siap diperiksa jika ada indikasi sesuai dengan dugaan PDIP.
"Ya memang fungsinya DPRD kan pengawasan, ya kan, saya enggak ada tanggapan karena itu kan, lo ini kan uang rakyat malah wajib diaudit. JakPro siap diaudit," tutupnya.
Baca Juga:
Gerindra Pesimistis Anggaran Jakpro Ditambah untuk Bangun Hotel TIM
Seperti diketahui, Fraksi PDIP menyoroti soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menjalankan berbagai program janji kampanyenya. PDI-P menilai ada penyelundupan kebijakan dalam mengeksekusi berbagai proyek besar.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi PDI-P Jhonny Simajuntak saat menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI tahun 2020, Rabu (4/12) kemarin.
Program yang dimaksud revitalisasi TIM, rumah DP Rp 0, Stadion Internasional, hingga pembangunan LRT dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakpro.
"Kami melihat adanya upaya penyelundupan kebijakan melalui BUMD. PT Jakpro dalam struktur RAPBD 2020 bertugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan," kata Jhonny. (Asp)
Baca Juga:
