Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membeberkan wilayah rawan saat Pemilu 2024 mendatang.
Bawaslu menyebut, DKI Jakarta menjadi provinsi paling rawan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Bawaslu, Jakarta menempati urutan pertama.
Baca Juga:
20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Jelang Pemilu 2024
"Ada lima provinsi yang rawan tinggi. Ternyata DKI Jakarta dengan 88,95, disusul Sulawesi Utara dengan 87,48, disusul Maluku Utara 84,86, Jawa Barat 77,04, dan Kalimantan Timur 77,04," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di Jakarta, (16/12).
Indeks itu merupakan hasil penilaian Bawaslu dalam empat dimensi.
Dimensi-dimensi yang dinilai adalah sosial dan politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, serta partisipasi masyarakat.
Kerawanan paling tinggi di DKI Jakarta adalah dimensi penyelenggara pemilu dengan skor 96,09.
Dimensi ini meliputi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan otoritas penyelenggara negara.
Selain itu, Indeks kerawanan kontestasi DKI Jakarta mendapat skor 96,09.
Indeks kerawanan partisipasi di DKI Jakarta mencapai 87,01. Sementara indeks kerawanan sosial dan politik di DKI Jakarta mendapat skor 78,27.
Untuk kerawanan pemilu tertinggi di tingkat kabupaten/kota mencatat ada sebanyak 85 kabupaten/kota atau sebesar 16,54 persen. Selanjutnya, untuk kerawanan sedang ada 349 kabupaten/kota atau sebesar 67.90 persen.
Terdapat 80 kabupaten/kota atau sebesar 15,56 persen yang masuk kategori kerawanan rendah.
"Untuk 10 kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan tinggi, separuh di antaranya berasal dari Provinsi Papua," sambungnya.
Baca Juga:
Puan Dorong Masyarakat Kawal Pemilu 2024 Berlangsung Jujur dan Adil
Lolly lalu merinci 10 kabupaten/kota tersebut.
Lima di antaranya berada di Papua yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Jayapura.
Selanjutnya, untuk lima kabupaten/kota lainnya, ialah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Sumatera Utara), Kabupaten Pandeglang (Banten), Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Makana (NTT), dan Kabupaten Bandung (Jawa Barat).
Bawaslu meminta Indeks Kerawanan Pemilu 2024 menjadi bekal bagi para pemangku kepentingan dan menjadi acuan untuk menyukseskan pemilu.
Sementara itu, anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, persoalan politisasi SARA, politik uang, ujaran kebencian serta hoaks masih menjadi tantangan berat bagi tegaknya keadilan pemilu.
Benny juga menerangkan, DKI Jakarta adalah barometer politik nasional.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem demokrasi yang deliberatif sekaligus bermartabat. (Knu)
Baca Juga:
Partai Ummat Tak Sampaikan Keberatan Berujung Tak Lolos ke Pemilu 2024
