Pemulihan Ekonomi

Jaga Momentum, Pemerintah Siapkan Rp184 Triliun Untuk Pembiayaan Investasi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Februari 2021
Jaga Momentum, Pemerintah Siapkan Rp184 Triliun Untuk Pembiayaan Investasi

Pembangunan Bendungan. (Foto: Kementerian PUPR).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp184,46 triliun untuk pembiayaan investasi pada 2021. Anggaran hampir Rp200 triliun itu, diklaim untuk menjaga momentum pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM yang dihantam pandemi COVID-19.

"Anggaran diperuntukan untuk enam program dengan alokasi terbesar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan sebesar Rp66,4 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (8/2).

Baca Juga:

Percepat Pemulihan Ekonomi, Surabaya Dampingi Toko Klontong

Alokasi bidang pendidikan itu diberikan untuk Badan Layanan (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp20 triliun, dana abadi penelitian Rp3 triliun, dana abadi kebudayaan Rp2 triliun. Kemudian, dana abadi perguruan tinggi Rp4 triliun dan cadangan pembiayaan pendidikan sebesar Rp37,4 triliun.

Kemudian, alokasi kedua diberikan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur mencapai Rp26,27 triliun yang ditujukan untuk infrastruktur transportasi, ketahanan energi, kemandirian alat utama sistem persenjataan dan daya saing investasi.

Adapun alokasinya yakni kepada PLN sebesar Rp5 triliun, Hutama Karya Rp6,2 triliun, PAL Indonesia Rp1,3 triliun, Pelindo III sebesar Rp1,2 triliun, Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) Rp470 miliar, Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp980 miliar,

Selanjutnya, sebesar Rp11,12 triliun untuk BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pembelian tanah proyek strategis. Alokasi ketiga yakni untuk mendorong program ekspor nasional yakni sebesar Rp5 triliun dalam rangka memberikan penjaminan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Alokasi keempat untuk penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM, ultra mikro (UMI) dan mendukung akses pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan anggaran mencapai Rp40,87 triliun.

Anggaran tersebut dirinci untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp20 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp2,25 triliun, BLU Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp16,62 triliun dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp2 triliun.

Pembangkit Listrik. (Foto: PLN)
Pembangkit Listrik. (Foto: PLN)

Alokasi kelima untuk meningkatkan peran serta Indonesia di kancah internasional dengan memperkuat posisi RI di dalam organisasi Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dengan anggaran Rp2,92 triliun. Rinciannya, sebesar Rp2 triliun di BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp2 triliun dan investasi kepada LKI Rp920 miliar.

Alokasi keenam yakni untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp43 triliun yakni dalam bentuk program pinjaman kepada daerah Rp10 triliun dan Rp33 triliun cadangan pembiayaan. Tahun 2020 pemerintah mengalokasikan Rp257 triliun pembiayaan investasi namun terealisasi Rp104,7 triliun karena pandemi COVID-19.

"Dari segi belanja sering ada ketidakpastian mengenai realisasi maka kita perlu membuat mekanisme cadangan," katanya dikutip Antara.

Baca Juga:

Buat Padat Karya, Anggaran Pemulihan Ekonomi Bisa Bertambah Lagi

#APBN #Infrastruktur #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Banggar DPR RI dan pemerintah telah menyepakati penambahan TKD senilai Rp 43 triliun menjadi senilai Rp 693 triliun dalam RAPBN 2026, meskipun masih turun????? dibandingkan TKD senilai Rp 919 triliun dalam APBN 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Indonesia
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Netty juga menyoroti urgensi perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Indonesia
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akan dialokasikan lagi ke kabupaten seluruh Indonesia dalam bentuk program.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Indonesia
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Puan juga menanggapi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang diajukan pemerintah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Indonesia
Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Belanja Negara Tahun 2026 Capai Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 15 Agustus 2025
Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Lifestyle
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Gejala long COVID tidak selalu sama pada setiap orang. Sebagian mengalami hanya satu keluhan, seperti sesak napas atau kelelahan (fatigue), sementara yang lain menghadapi kombinasi beberapa gangguan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Jakarta Siapkan Jurus Ampuh Atasi Masalah Infrastruktur dan Lingkungan
Komisi D menyoroti perlunya efisiensi dalam proses lelang dan penjaminan kualitas penyedia barang/jasa
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Komisi D DPRD DKI Jakarta Siapkan Jurus Ampuh Atasi Masalah Infrastruktur dan Lingkungan
Indonesia
Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Pemerintah juga menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sahkan Postur RAPBN dan RKP 2026, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok Paling Tinggi 5,8 Persen
Pembahasan RAPBN dan RKP 2026 dilakukan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
DPR dan Pemerintah Sahkan Postur RAPBN dan RKP 2026, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok Paling Tinggi 5,8 Persen
Bagikan