Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Agustus 2021
Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen

Pekerja Migran/ (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pendapatan per kapita Indonesia harus tumbuh rata-rata 4,86 persen per tahun selama 24 tahun agar menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, Indonesia membutuhkan banyak investasi yang membawa teknologi baru.

"Untuk investasi datang, kita butuh keterbukaan yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan fasilitasi," kata Ketua Dewan Direksi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Foundation Djisman Simanjuntak di Jakarta, Rabu (5/8).

Baca Juga:

Cara Indonesia Keluar Dari Jebakan Berpendapatan Menengah Versi Sri Mulyani

Indonesia, menurutnya, harus terbuka terhadap kerja sama dengan negara lain. Namun, keterbukaan ini mesti dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dengan meningkatkan modal sosial dan pendidikan masyarakat Indonesia terlebih dahulu.

Djisman memandang, Indonesia perlu melakukan revolusi kewirausahaan dengan mengarahkan lulusan perguruan tinggi untuk membangun bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan.

Di samping itu, pemerintah perlu memperkecil peranan di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang telah bisa didistribusikan oleh pelaku usaha swasta.

Ia mencontohkan dahulu Pemerintah Inggris mengambil alih pengolahan gas dan air dari pelaku usaha swasta yang enggan mendistribusikan kedua SDA tersebut.

"Kebanyakan teknologi saat ini telah bisa dibagi-bagi, dalam ini, negara tidak perlu hadir dalam bentuk perusahaan negara. Tinggalkan itu pada kompetisi tapi pagari dengan peningkatan kapasitas," ucapnya.

Pemerintah hanya perlu meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa bersaing dengan pelaku usaha swasta yang lebih besar. Di samping itu, pemerintah juga perlu menyediakan jaring pengaman sosial, serta memastikan korupsi tidak terjadi.

"Dalam masa transformasi kecepatan tinggi, korupsi adalah penghalang yang luar biasa. Karena itu, pendekatan yang kita pakai lewat KPK tidak cukup, kita butuh pendekatan sistemik untuk menghadapi korupsi besar," imbuhnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berharap, Indonesia bisa kembali menjadi negara dengan kelas pendapatan menengah atas pada 2022 atau 2023.

"Kita sempat naik ke kelas pendapatan menengah atas sebelumnya, namun turun pada tahun ini menjadi pendapatan menengah bawah," ucap Suharso.

Penyaluran Bantuan Sosial. (Foto: Antara)
Penyaluran Bantuan Sosial. (Foto: Antara)

Penurunan kelas tersebut, menurut dia, disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang secara tiba-tiba sedikit mengubah jalur visi Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap sebelum tahun 2045.

Meski demikian, Suharso menegaskan bahwa akan mengembalikan Indonesia kembali ke jalur tersebut melalui transformasi ekonomi.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berangsur keluar dari jebakan kelas menengah yang ditargetkan pada tahun 2045," katanya.

Ia menjelaskan, agar dapat menjadi negara berpendapatan atas, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita senilai USD 23.199.

"Selain itu, rata-rata pertumbuhan domestik pada 2015-2045 harus mencapai 5,7 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan sebesar 5 persen untuk PDB per kapita," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Kemenkeu Akui Pandemi Bikin Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah Bawah

#Pendapatan Negara #Dampak Kemiskinan #Angka Kemiskinan #Bappenas #Pemulihan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, lulusan Sekolah Rakyat bisa mengangkat keluarga dari kemiskinan. Ia mengatakan itu saat hadir di Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, Jumat (22/8).
Soffi Amira - Sabtu, 23 Agustus 2025
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Indonesia
Bocah di Sukabumi Meninggal Dengan Kondisi Tubuh Dipenuhi Cacing, Ini Kata Kemensos
Pendamping keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di setiap daerah ditugaskan untuk membantu, memastikan keluarga dengan tingkat ekonomi terendah (desil 1) terdata,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Bocah di Sukabumi Meninggal Dengan Kondisi Tubuh Dipenuhi Cacing, Ini Kata Kemensos
Berita
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Pertumbuhan ekonomi 2026 diprediksi mencapai 5,4 persen. Presiden RI, Prabowo Subianto, percaya diri angka pengangguran dan kemiskinan bisa turun.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Indonesia
DPRD Bersyukur Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Termiskin, Akui Program Pemprov Tepat Sasaran
Padahal tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia berada di Pulau Jawa
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
DPRD Bersyukur Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Termiskin, Akui Program Pemprov Tepat Sasaran
Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Pemprov secara serius akan mengendalikan tingkat inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Indonesia
Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Tembus 464 Ribu Jiwa, Begini Respons Pramono Anung
Jumlah penduduk miskin di Jakarta tembus 464 ribu orang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan mencari penyebabnya.
Soffi Amira - Sabtu, 26 Juli 2025
Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Tembus 464 Ribu Jiwa, Begini Respons Pramono Anung
Indonesia
Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya
Begitu garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya
Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta Mendadak Meroket, Gubernur Pramono Anung Ungkap Fakta Mengejutkan
Menurut Pramono, kenaikan signifikan jumlah pencari kerja di Jakarta saat ini berpotensi memengaruhi data kemiskinan BPS
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Angka Kemiskinan Jakarta Mendadak Meroket, Gubernur Pramono Anung Ungkap Fakta Mengejutkan
Indonesia
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia 2,15 dolar AS (PPP 2017) per kapita per hari, tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Bagikan