Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Agustus 2021
Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen

Pekerja Migran/ (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendapatan per kapita Indonesia harus tumbuh rata-rata 4,86 persen per tahun selama 24 tahun agar menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, Indonesia membutuhkan banyak investasi yang membawa teknologi baru.

"Untuk investasi datang, kita butuh keterbukaan yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan fasilitasi," kata Ketua Dewan Direksi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Foundation Djisman Simanjuntak di Jakarta, Rabu (5/8).

Baca Juga:

Cara Indonesia Keluar Dari Jebakan Berpendapatan Menengah Versi Sri Mulyani

Indonesia, menurutnya, harus terbuka terhadap kerja sama dengan negara lain. Namun, keterbukaan ini mesti dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dengan meningkatkan modal sosial dan pendidikan masyarakat Indonesia terlebih dahulu.

Djisman memandang, Indonesia perlu melakukan revolusi kewirausahaan dengan mengarahkan lulusan perguruan tinggi untuk membangun bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan.

Di samping itu, pemerintah perlu memperkecil peranan di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang telah bisa didistribusikan oleh pelaku usaha swasta.

Ia mencontohkan dahulu Pemerintah Inggris mengambil alih pengolahan gas dan air dari pelaku usaha swasta yang enggan mendistribusikan kedua SDA tersebut.

"Kebanyakan teknologi saat ini telah bisa dibagi-bagi, dalam ini, negara tidak perlu hadir dalam bentuk perusahaan negara. Tinggalkan itu pada kompetisi tapi pagari dengan peningkatan kapasitas," ucapnya.

Pemerintah hanya perlu meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa bersaing dengan pelaku usaha swasta yang lebih besar. Di samping itu, pemerintah juga perlu menyediakan jaring pengaman sosial, serta memastikan korupsi tidak terjadi.

"Dalam masa transformasi kecepatan tinggi, korupsi adalah penghalang yang luar biasa. Karena itu, pendekatan yang kita pakai lewat KPK tidak cukup, kita butuh pendekatan sistemik untuk menghadapi korupsi besar," imbuhnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berharap, Indonesia bisa kembali menjadi negara dengan kelas pendapatan menengah atas pada 2022 atau 2023.

"Kita sempat naik ke kelas pendapatan menengah atas sebelumnya, namun turun pada tahun ini menjadi pendapatan menengah bawah," ucap Suharso.

Penyaluran Bantuan Sosial. (Foto: Antara)
Penyaluran Bantuan Sosial. (Foto: Antara)

Penurunan kelas tersebut, menurut dia, disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang secara tiba-tiba sedikit mengubah jalur visi Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap sebelum tahun 2045.

Meski demikian, Suharso menegaskan bahwa akan mengembalikan Indonesia kembali ke jalur tersebut melalui transformasi ekonomi.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berangsur keluar dari jebakan kelas menengah yang ditargetkan pada tahun 2045," katanya.

Ia menjelaskan, agar dapat menjadi negara berpendapatan atas, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita senilai USD 23.199.

"Selain itu, rata-rata pertumbuhan domestik pada 2015-2045 harus mencapai 5,7 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan sebesar 5 persen untuk PDB per kapita," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Kemenkeu Akui Pandemi Bikin Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah Bawah

#Pendapatan Negara #Dampak Kemiskinan #Angka Kemiskinan #Bappenas #Pemulihan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat paradigma baru yang diterapkan dalam pembangunan nasional, yakni pemberdayaan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Klasifikasi resmi World Bank sendiri menempatkan Indonesia di kelompok negara berpenghasilan menengah-atas, bukan negara paling miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Indonesia
Indonesia Masih Sulit Menuju Negara Berpendapatan Tinggi
Konsistensi kebijakan juga dinilai penting untuk mendukung transformasi struktural Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 September 2026
Indonesia Masih Sulit Menuju Negara Berpendapatan Tinggi
Indonesia
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga, melainkan posisi relatif kesejahteraan berdasarkan DTSEN.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Indonesia
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Data desil terkadang tidak akurat akibat perubahan kondisi ekonomi atau kesalahan input. Masyarakat bisa mengajukan banding mengajukan perubahan status desil.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 Agustus 2026
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Indonesia
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Dibandingkan dengan September 2025, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami peningkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Indonesia
Faktor Ekonomi, Bapak Bawa Bayi Nekat Ngutil Kosmetik Minimarket Mercu Berakhir Damai
Aksi pria membawa bayi mencuri kosmetik di minimarket Mercu Buana, Jakarta Barat, berakhir damai. Polisi sebut barang murah, kasus tak dilanjutkan karena faktor ekonomi pelaku.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
Faktor Ekonomi, Bapak Bawa Bayi Nekat Ngutil Kosmetik Minimarket Mercu Berakhir Damai
Bagikan