Cara Indonesia Keluar Dari Jebakan Berpendapatan Menengah Versi Sri Mulyani

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Agustus 2021
Cara Indonesia Keluar Dari Jebakan Berpendapatan Menengah Versi Sri Mulyani

Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia diyakini bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Padahal, kurang dari 20 negara yang bisa menembus middle income trap itu.

"Ini adalah tantangan nyata," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (4/8).

Menurut dia, kunci agar keluar dari jebakan ini, pertama yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang identik dengan terus meningkatkan produktivitas dan inovasi untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi.

Baca Juga:

Lancarkan Investasi, Bank Dunia Ngasih Hutang Rp 11,6 Triliun Buat Indonesia

Adapun perbaikan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut.

"Tiga hal di bidang SDM itu anggarannya di APBN luar biasa besar, tetapi tidak hanya masalah jumlah anggaran, reformasi dan efektivitas untuk menghasilkan SDM yang berkualitas menjadi sangat penting," tegas Sri Mulyani.

Kemudian, kunci kedua, kata Sri Mulyani, merupakan infrastruktur dengan kualitas yang baik dan tepat.

Kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan berbagai pihak swasta sangat diperlukan karena tidak ada negara manapun di dunia yang membangun infrastrukturnya hanya menggunakan anggaran negara.

Ia melanjutkan, kunci ketiga yaitu melalui perbaikan regulasi dan birokrasi yang saat ini terus dijalankan melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar bisa mengubah pola pikir institusi publik untuk bisa semakin melayani, baik di pusat maupun daerah.

Kunci keempat adalah kemampuan mentransformasikan perekonomian Indonesia menuju ekonomi digital berdasarkan efisiensi dan produktivitas, serta regulasi yang sederhana, kompetitif, dan terbuka.

Menkeu Sri Mulyani. (Foto:Antara)
Menkeu Sri Mulyani. (Foto:Antara)

"Ini merupakan reformasi yang sebagian sudah diterjemahkan dalam UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, dan juga dari sisi kemampuan untuk mengurangi berbagai peraturan yang membebani dunia usaha. Kemudahan berbisnis di Indonesia juga akan terus kami perbaiki, termasuk berbagai hal utamanya adalah pelayanan publik," tuturnya.

Sebelumnya, Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah atau lower middle income. Peringkat per 1 Juli ini turun dibandingkan sebelumnya, di mana Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Bank Dunia pada tahun 2019 membuat kriteria batasan PDB perkapita untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar USD 3.996. Kemudian pada tahun 2020 membuat revisi di mana negara masuk kategori berpenghasilan menengah atas ketika PDB perkapita minimal USD 4.096. (Asp)

Baca Juga:

Rekomendasi Bank Dunia Agar Ekonomi Indonesia Segera Pulih

#Kemenkeu #Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Target Purbaya Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Bakal Sulit Tercapai, Ini Alasanya
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mewanti-wanti target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen tahun 2026 berisiko tidak tercapai apabila persoalan fiskal tidak segera dibenahi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
Target Purbaya Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Bakal Sulit Tercapai, Ini Alasanya
Indonesia
Sinyal Tukaran Posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung dengan Wamenkeu Thomas Djiwandono
Thomas sebelumnya sudah beberapa kali menyambangi BI dalam Rapat Dewan Gubernur (BI).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Sinyal Tukaran Posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung dengan Wamenkeu Thomas Djiwandono
Indonesia
Deputi Gubernur BI Juda Agung Mundur, Keponakan Prabowo Mencuat Jadi Pengganti
Nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjadi salah satu kandidat pengganti Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Deputi Gubernur BI Juda Agung Mundur, Keponakan Prabowo Mencuat Jadi Pengganti
Indonesia
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Sejauh ini, beras hasil penyelundupan rencananya akan dimusnahkan lantaran termasuk barang ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Indonesia
Penurunan Daya Beli Warga Akibat Pekerja Sektor Formal Minim
Untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat tersebut, pemerintah perlu merevisi kebijakan perpajakan yang amat berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Penurunan Daya Beli Warga Akibat Pekerja Sektor Formal Minim
Indonesia
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Perusahaan baja yang terduga menunggak pajak itu berasal dari negara yang berbeda. Selain China, Purbaya menyebut juga ada perusahaan yang berasal dari Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Indonesia
Targetkan Pembeli Rokok Ilegal, Purbaya Pertimbangkan Ubah Struktur Cukai Hasil Tembakau
Penambahan satu lapis tarif itu bertujuan untuk memberikan ruang kepada pelaku rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Targetkan Pembeli Rokok Ilegal, Purbaya Pertimbangkan Ubah Struktur Cukai Hasil Tembakau
Indonesia
Defisit Anggaran Capai Rp 695 Triliun, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal 4 Tumbuh Tinggi
Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 akan menjadi yang tertinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
Defisit Anggaran Capai Rp 695 Triliun, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal 4 Tumbuh Tinggi
Indonesia
Pemerintah Tambah Utang Rp 736,3 Triliun di 2025
Pembiayaan utang itu dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman, meski Kemenkeu tak merinci realisasi masing-masing instrumen pembiayaan utang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Pemerintah Tambah Utang Rp 736,3 Triliun di 2025
Indonesia
Defisit APBN Melebar, Ekonomi Downfall
Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Defisit APBN Melebar, Ekonomi Downfall
Bagikan