Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Cara Indonesia Keluar Dari Jebakan Berpendapatan Menengah Versi Sri Mulyani

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Agustus 2021
Cara Indonesia Keluar Dari Jebakan Berpendapatan Menengah Versi Sri Mulyani

Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia diyakini bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Padahal, kurang dari 20 negara yang bisa menembus middle income trap itu.

"Ini adalah tantangan nyata," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (4/8).

Menurut dia, kunci agar keluar dari jebakan ini, pertama yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang identik dengan terus meningkatkan produktivitas dan inovasi untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi.

Baca Juga:

Lancarkan Investasi, Bank Dunia Ngasih Hutang Rp 11,6 Triliun Buat Indonesia

Adapun perbaikan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut.

"Tiga hal di bidang SDM itu anggarannya di APBN luar biasa besar, tetapi tidak hanya masalah jumlah anggaran, reformasi dan efektivitas untuk menghasilkan SDM yang berkualitas menjadi sangat penting," tegas Sri Mulyani.

Kemudian, kunci kedua, kata Sri Mulyani, merupakan infrastruktur dengan kualitas yang baik dan tepat.

Kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan berbagai pihak swasta sangat diperlukan karena tidak ada negara manapun di dunia yang membangun infrastrukturnya hanya menggunakan anggaran negara.

Ia melanjutkan, kunci ketiga yaitu melalui perbaikan regulasi dan birokrasi yang saat ini terus dijalankan melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar bisa mengubah pola pikir institusi publik untuk bisa semakin melayani, baik di pusat maupun daerah.

Kunci keempat adalah kemampuan mentransformasikan perekonomian Indonesia menuju ekonomi digital berdasarkan efisiensi dan produktivitas, serta regulasi yang sederhana, kompetitif, dan terbuka.

Menkeu Sri Mulyani. (Foto:Antara)
Menkeu Sri Mulyani. (Foto:Antara)

"Ini merupakan reformasi yang sebagian sudah diterjemahkan dalam UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, dan juga dari sisi kemampuan untuk mengurangi berbagai peraturan yang membebani dunia usaha. Kemudahan berbisnis di Indonesia juga akan terus kami perbaiki, termasuk berbagai hal utamanya adalah pelayanan publik," tuturnya.

Sebelumnya, Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah atau lower middle income. Peringkat per 1 Juli ini turun dibandingkan sebelumnya, di mana Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Bank Dunia pada tahun 2019 membuat kriteria batasan PDB perkapita untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar USD 3.996. Kemudian pada tahun 2020 membuat revisi di mana negara masuk kategori berpenghasilan menengah atas ketika PDB perkapita minimal USD 4.096. (Asp)

Baca Juga:

Rekomendasi Bank Dunia Agar Ekonomi Indonesia Segera Pulih

#Kemenkeu #Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Menkeu mengisyaratkan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Indonesia
Menkeu Pastikan BGN Bakal Lakukan Penghematan Anggaran, Bukan Dipotong
evaluasi standar bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Menkeu Pastikan BGN Bakal Lakukan Penghematan Anggaran, Bukan Dipotong
Indonesia
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Purbaya belum bisa memberikan informasi lebih rinci lantaran proses penyerahan KCIC belum rampung
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Indonesia
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Purbaya telah membentuk tim khusus guna mengawasi penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Indonesia
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Menkeu dalam merespons kekhawatiran sejumlah fraksi DPR RI soal rasio utang yang kian meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Purbaya Janjikan Berbagai Kemudahan Investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia
Pemerintah mengusulkan pembentukan PFII sebagai kawasan dengan kekhususan yang dapat mengakomodasi kebutuhan industri jasa keuangan global sekaligus menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Purbaya Janjikan Berbagai Kemudahan Investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia
Indonesia
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Indonesia
Menkeu Purbaya Bentuk Tim Khusus Awasi MBG di Daerah
Selain memperkuat pengawasan, Kemenkeu juga siap menyediakan dukungan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Menkeu Purbaya Bentuk Tim Khusus Awasi MBG di Daerah
Indonesia
Penjualan Surat Utang Dalam Mata Uang Yuan Alias Panda Bond Ditunda
Mundurnya jadwal penerbitan, jumlah investor yang berpartisipasi diharapkan dapat meningkat sehingga dana yang dihimpun mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Penjualan Surat Utang Dalam Mata Uang Yuan Alias Panda Bond Ditunda
Bagikan