Jadi Anggota DPR Termuda, Brigitta Lasut Fokus Benahi Hukum di Indonesia
Hillary Brigitta Lasut. foto/https://hillarylasut.com/
MerahPutih.com - Anggota DPR termuda periode 2019-2024, Hillary Brigitta Lasut ingin ditempatkan di Komisi III. Dirinya disebut hampir pasti akan berada di komisi yang membidangi hukum tersebut.
"Hampir pasti aku di Komisi III sih. Soalnya latar belakang keilmuan. Iya (sudah diberitahu oleh fraksi), SK-nya belum keluar," kata Hillary kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (1/10)
Baca Juga
Jika nantinya ditempatkan di Komisi III, wanita cantik asal Manado ini menyatakan akan berfokus di R-KUHP dan pengajuan Perppu UU KPK.
"Prioritas sekarang RUU KUHP kan, dan mungkin akan dibahas juga beberapa hal kemarin mengenai pengajuan perppu KPK. Kalau aku sendiri secara pribadi kalau aku lihat belum ada UU yang spesifik mengatur cyber crime, ilegal fintech, identity test seperti yang di Amerika. Aku kepengin ajuin juga di Komisi III," ujar putri Bupati Talaut Elly Lasut ini.
Baca Juga
Menurut Hillary, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memintanya menjadi anak muda yang mengedepankan politik gagasan dan tidak mudah terprovokasi.
"(Pesan Surya Paloh) tolong jadi anak muda yang revolusioner, datang dengan politik gagasan, dan bisa membantu mengingatkan teman-teman muda di luar sana yang mungkin sedang dalam polemik, chaos," ucap Hillary.
Baca Juga
"Semoga di Indonesia ini boleh datang anak muda setidaknya boleh mengingat yang paling penting itu persatuan NKRI. Dan jangan sampai cepat terprovokasi, karena masalah kecil seperti yang kemarin," pungkasnya. (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara