Jadi Anggota DPR Termuda, Brigitta Lasut Fokus Benahi Hukum di Indonesia

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 01 Oktober 2019
Jadi Anggota DPR Termuda, Brigitta Lasut Fokus Benahi Hukum di Indonesia

Hillary Brigitta Lasut. foto/https://hillarylasut.com/

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota DPR termuda periode 2019-2024, Hillary Brigitta Lasut ingin ditempatkan di Komisi III. Dirinya disebut hampir pasti akan berada di komisi yang membidangi hukum tersebut.

"Hampir pasti aku di Komisi III sih. Soalnya latar belakang keilmuan. Iya (sudah diberitahu oleh fraksi), SK-nya belum keluar," kata Hillary kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (1/10)

Baca Juga

Jadi Anggota DPR, 'Si Doel' Incar Posisi di Komisi X

Jika nantinya ditempatkan di Komisi III, wanita cantik asal Manado ini menyatakan akan berfokus di R-KUHP dan pengajuan Perppu UU KPK.

Hillary Brigitta Lasut
Hillary Brigitta Lasut

"Prioritas sekarang RUU KUHP kan, dan mungkin akan dibahas juga beberapa hal kemarin mengenai pengajuan perppu KPK. Kalau aku sendiri secara pribadi kalau aku lihat belum ada UU yang spesifik mengatur cyber crime, ilegal fintech, identity test seperti yang di Amerika. Aku kepengin ajuin juga di Komisi III," ujar putri Bupati Talaut Elly Lasut ini.

Baca Juga

Reaksi Fadli Zon tak Lagi Jabat Wakil Ketua DPR

Menurut Hillary, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memintanya menjadi anak muda yang mengedepankan politik gagasan dan tidak mudah terprovokasi.

"(Pesan Surya Paloh) tolong jadi anak muda yang revolusioner, datang dengan politik gagasan, dan bisa membantu mengingatkan teman-teman muda di luar sana yang mungkin sedang dalam polemik, chaos," ucap Hillary.

Baca Juga

Seusai UU MD3, Puan Maharani Duduki Kursi Ketua DPR

"Semoga di Indonesia ini boleh datang anak muda setidaknya boleh mengingat yang paling penting itu persatuan NKRI. Dan jangan sampai cepat terprovokasi, karena masalah kecil seperti yang kemarin," pungkasnya. (Knu)

#DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar
Menkum menyetujui usulan DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar
Indonesia
Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif
penayangan video capaian Presiden RI Prabowo Subianto patut diapresiasi sebagai bentuk inovasi komunikasi publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif
Indonesia
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Peresmian simbolis 'Alun-Alun Demokrasi' pernah dilakukan di DPR pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Indonesia
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
draf RUU Perampasan Aset sudah rampung sejak diinisiasi oleh pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
Indonesia
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
DPR RI tidak akan terlibat dalam Komisi Reformasi Polri karena mereka nantinya yang akan mengawasi komisi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bagikan