Jabatan Menteri ATR AHY Jadi Pembuka Masa Depan Partai Demokrat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Februari 2024
Jabatan Menteri ATR AHY Jadi Pembuka Masa Depan Partai Demokrat

Menteri ATR/BPN atau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan jabatan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), menjadi langkah tepat karir Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di pemerintahan.

Baca Juga:

PKS Ingatkan AHY Banyak 'PR' di Kementerian ATR/BPN

“Ini merupakan langkah politik yang sangat tepat bagi AHY dan Partai Demokrat, karena memang selama ini yang kurang dari AHY itu adalah variabel pengalaman yang bisa menjadi dasar bagi dia untuk melangkah ke karier politik dan jenjang selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Beberapa tahun lalu, kata Qodari, ia sudah mengatakan bahwa jika AHY ingin menjadi presiden atau wakil presiden, harus memiliki 3P, yakni penampilan, partai politik dan pengalaman.

Selama ini, Qodari melihat AHY baru memiliki modal 2P, sehingga perlu menambah satu variabel lagi, yakni pengalaman di pemerintahan. Apalagi AHY ke depan ingin melanjutkan karier politiknya dalam kepemimpinan nasional.

"Tetapi untuk ke capres dan cawapres AHY harus punya P yang satu lagi, yaitu pengalaman. Nah latar belakang karier militer, disebut sebagai mayor tidak cukup memadai untuk memberikan keyakinan kepada publik, bahwa dia punya pengalaman yang cukup di pemerintahan,” ungkapnya.

Qodari menuturkan, dengan menduduki jabatan sebagai menteri, AHY sudah memenuhi kekurangan dalam pengalaman pemerintahan.

"Secara garis besar jabatan yang bisa memberikan P itu kepada AHY adalah kepala daerah dan menteri. Kepala daerah sudah pernah dicoba oleh AHY dan waktu itu belum berhasil, karena itu yang paling fleksibel adalah menjadi menteri. Alhamdulillah, saran saya itu pada hari ini dapat terealisasi bagi AHY,” jelasnya.

Setelah resmi menjadi menteri, tugas besar bagi AHY adalah menjadi menteri berprestasi, mampu menjalankan tugas dengan target yang telah diberikan Presiden Jokowi dan memenuhi harapan atau membantu masyarakat khususnya pada bidang pertanahan.

"Sebetulnya ini kementerian yang sangat menarik karena interaksinya dengan masyarakat sangat luas, dan dapat menjangkau atau membantu masyarakat dalam skala yang sangat besar khususnya berkaitan dengan proses sertifikasi," katanya.

Qodari menilai dengan diangkatnya AHY sebagai menteri, hal ini juga menjadi lembaran baru atau sebuah pintu pembuka yang strategis untuk masa depan Partai Demokrat.

AHY dilantik menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto setelah ia ditunjuk Jokowi menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD.

Baca Juga:

Penilaian Wapres Ma'ruf pada Hadi dan AHY

#Menteri ATR/BPN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nusron Wahid Akui Salah dan Minta Maaf, DPR Justru Soroti Masalah Lebih Besar di Kementerian ATR/BPN yang Harus Segera Dibasmi Demi Rakyat
Menteri Nusron segera mengarahkan seluruh jajaran di ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah secara serius, tegas, dan terukur
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Nusron Wahid Akui Salah dan Minta Maaf, DPR Justru Soroti Masalah Lebih Besar di Kementerian ATR/BPN yang Harus Segera Dibasmi Demi Rakyat
Indonesia
Bilang Tanah Mbahmu, Menteri Nusron Klaim Sasar Pemilik HGU-HGB Mangkrak Bukan Incar SHM Rakyat
"Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan, rakyat atau tanah waris, apalagi yang sudah memiliki status sertifikat hak milik ataupun hak pakai.”
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Bilang Tanah Mbahmu, Menteri Nusron Klaim Sasar Pemilik HGU-HGB Mangkrak Bukan Incar SHM Rakyat
Indonesia
Minta Maaf Publik, Menteri ATR Nusron Wahid Berdalih Pernyataan Tanah Mbahmu Konteksnya Guyon
Nusron Wahid beralasan bagian pernyataannya yang menyebut 'Tanah Mbahmu' sebetulnya disampaikan dalam konteks bercanda.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Minta Maaf Publik, Menteri ATR Nusron Wahid Berdalih Pernyataan Tanah Mbahmu Konteksnya Guyon
Indonesia
Tanah Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Pengamat Sebut Ide Menteri Nusron Konyol Bikin Gaduh
Menolak pandangan kepemilikan tanah di Indonesia semuanya milik negara
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Tanah Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Pengamat Sebut Ide Menteri Nusron Konyol Bikin Gaduh
Indonesia
Nusron Perintahkan Bawahan Data Keberadaan Tanah Terlantar dan Atus Mekanisme Pelepasan Hak
Kanwil BPN, bisa bertindak cepat mendata kembali status tanah berkaitan yang tidak dikelola sesuai dengan izin dan rencana pemanfaatan yang diberikan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Nusron Perintahkan Bawahan Data Keberadaan Tanah Terlantar dan Atus Mekanisme Pelepasan Hak
Berita Foto
Raker Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dengan Komisi II DPR Bahas BPHTB untuk Masyarakat Miskin
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Didik Setiawan - Senin, 21 April 2025
Raker Menteri ATR/BPN Nusron Wahid  dengan Komisi II DPR Bahas BPHTB untuk Masyarakat Miskin
Indonesia
32 Situ di Jabar Hilang Dalam Pantauan, Menteri ATR/BPN Telusuri Dampak Lingkungan dan Tata Ruangnya
Nusron mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dalam rangka pengecekan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Maret 2025
32 Situ di Jabar Hilang Dalam Pantauan, Menteri ATR/BPN Telusuri Dampak Lingkungan dan Tata Ruangnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Tanpa Sertifikat Elektronik Jadi Milik Negara
Pemerintah dikabarkan akan menarik tanah milik perorangan yang tak miliki sertifikat elektronik.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Februari 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Tanpa Sertifikat Elektronik Jadi Milik Negara
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tegas Selesaikan Permasalahan Tanah Agar Tak Jadi Pertikaian di Tengah Masyarakat
Jika terdapat pengaduan mengenai sertifikat tanah yang tumpang tindih, BPN harus segera menyelesaikan masalah tersebut
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Februari 2025
DPR Minta Pemerintah Tegas Selesaikan Permasalahan Tanah Agar Tak Jadi Pertikaian di Tengah Masyarakat
Indonesia
Menteri Nusron Pastikan Pejabat BPN Terlibat Pagar Laut Bekasi di Level Kasi, Eselon 1-2 Diklaim Bersih
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyatakan proses investigasi internal terhadap pegawai BPN yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut Bekasi telah rampung dilaksanakan.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Februari 2025
Menteri Nusron Pastikan Pejabat BPN Terlibat Pagar Laut Bekasi di Level Kasi, Eselon 1-2 Diklaim Bersih
Bagikan