Jabar Akan Salurkan BLT Buat Pekerja Terdampak Resesi Global

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 November 2022
Jabar Akan Salurkan BLT Buat Pekerja Terdampak Resesi Global

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil. (Foto: Humas Pemda Jawa Barat )

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang terdampak langsung resesi.

"Kepada yang terdampak langsung, kena PHK oleh perusahaan yang perdagangannya global karena pesanan turun, pabrik kurangi produksi. Nah, nanti ada Bantuan Langsung Tunai (BLT)," kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil, Jumat (18/11).

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Saat Pembagian BLT Bikin Stok Vaksin di Solo Habis

Gubernur mengungkapkan, pekerja yang berpotensi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mayoritas yang bekerja di sektor padat karya, seperti perusahaan tekstil yang perdagangannya global.

Saat resesi melanda global, pesanan barang akan menurun, sehingga pabrik mengurangi jumlah produksi yang dampaknya pada pengurangan karyawan.

"Yang terdampak biasanya yang berhubungan dengan padat karya, tekstil dan lainnya," ujar dia.

BLT direncanakan disalurkan saat ada pengumuman resmi kondisi kedaruratan. Pihaknya sudah mengalokasikan untuk BLT ini dari anggaran Biaya Tak Terduga dan Dana Transfer Umum sebesar dua persen.

"BLT ini sesuai dengan kondisi saat ada pengumuman kondisi kedaruratan, anggarannya dari BTT (Biaya Tak Terduga) dan Dana Transfer Umum dua persen sudah dialokasikan," ujarnya.

Ia menuturkan, mayoritas ekonom dunia yang dimintai pendapat menyatakan, Indonesia tak akan mengalami resesi terlalu besar. Negara-negara di zona Asia relatif lebih kecil terkena resesi dibandingkan dengan negara di luar zona Asia.

"Diprediksi tahun depan terjadi resesi, khsususnya negara di luar zona Asia. Zona Asia relatif tak akan terlalu terkena resesi. Dari 100 persen ekonom dunia yang dimintai pendapat pun 90 persennya menyatakan, Indonesia tak akan terdampak terlalu besar," katanya.

Ia melanjutkan, selain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tumbuh positif, kesenjangan dengan angka inflasi pun tidak terlalu jauh. Artinya, kenaikan harga masih terkendali.

"Pertumbuhan ekonomi kita masih positif, gap dengan inflasi juga tidak terlalu jauh, artinya kenaikan harga masih terkendali," ujarnya.

Begitu pula di Jabar, pertumbuhan ekonomi di kuartal III tahun ini hampir menyentuh 6 persen.

Menurut Ridwan Kamil meningkatnya inflasi lebih karena dipengaruhi oleh harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedangkan harga sembako di pasar-pasar tradisional di Jabar masih terkendali.

"Jabar juga mewakili, kita tumbuh tertinggi di kuartal III hampir 6 persen pertumbuhan ekonominya. Inflasi tinggi lebih karena BBM, bukan sembako," katanya. (Imanha/ Jawa Barat)

Baca Juga:

Rp 6,2 Triliun BLT BBM Telah Tersalurkan ke 20,65 Juta Keluarga

#BLT #Bantuan Sosial #Bansos Tunai
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Belum Pastikan Bakal Salurkan Bantuan Langsung Tunai di 2026
Terhitung per 3 Desember, sebanyak 26,2 juta KPM telah menerima bantuan dari bank-bank Himbara penyalur, dan penyaluran melalui PT Pos yang masih terus berjalan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Desember 2025
Pemerintah Belum Pastikan Bakal Salurkan Bantuan Langsung Tunai di 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Tidak ditemukan sumber resmi pemerintah maupun pernyataan kredibel yang memverifikasi klaim tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Indonesia
Posyandu Bakal Jadi Tempat Aduan Bantuan Sosial
Posyandu selama ini dipersepsikan hanya sebagai tempat penimbangan balita, padahal secara fungsi merupakan pusat layanan terpadu bagi warga di tingkat desa
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Posyandu Bakal Jadi Tempat Aduan Bantuan Sosial
Indonesia
Bermain Judol, Ribuan Penerima Bantuan di Yogyakarta Dihentikan
Karena temuan PPATK hanya didasarkan pada data nomor induk kependudukan dan nomor rekening
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Bermain Judol, Ribuan Penerima Bantuan di Yogyakarta Dihentikan
Berita
Cara Cek Bansos BLT Kesra 2025: Ini Cara Pastinya Cek Status Penerima
Panduan lengkap cek BLT Kesra 2025 Rp900 ribu, syarat penerima, cara mencairkan melalui Bank Himbara dan Kantor Pos, serta jadwal pencairan terbaru.
ImanK - Minggu, 02 November 2025
Cara Cek Bansos BLT Kesra 2025: Ini Cara Pastinya Cek Status Penerima
Dunia
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Pemerintahan Trump disebut kejam karena tak memperhatikan rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
  Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Indonesia
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Saat ini dari 30,04 juta target penerima manfaat BLTS ada tujuh juta penerima manfaat yang belum memiliki rekening dan sekitar 11 juta rekening yang masih perlu dipastikan lagi validitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
Menkeu Purbaya Tambah Anggaran Rp 30 Triliun untuk BLT, Pemerintah Minta Jangan Sampai Salah Sasaran
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bakal menambah anggaran Rp 30 triliun untuk BLT. Pemerintah pun meminta jangan sampai anggaran itu salah sasaran.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Tambah Anggaran Rp 30 Triliun untuk BLT, Pemerintah Minta Jangan Sampai Salah Sasaran
Indonesia
Kemensos Klaim 1 Tahun Prabowo, 77 Ribu Keluarga Tidak Lagi Dapat Bantuan PKH, Target 300 Ribu di 2026
Kementerian Sosial menargetkan pada tahun depan lebih dari 300 ribu KPM dalam PKH yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Kemensos Klaim 1 Tahun Prabowo, 77 Ribu Keluarga Tidak Lagi Dapat Bantuan PKH, Target 300 Ribu di 2026
Bagikan