Isu Jokowi Jadi Pemimpin Koalisi Besar, Pengamat: Berbahaya

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 16 Maret 2024
Isu Jokowi Jadi Pemimpin Koalisi Besar, Pengamat: Berbahaya

Presiden Jokowi diusulkan menjadi pemimipin koalisi besar untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok/ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, yang mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pemimipin koalisi besar untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menuai kritik.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, jika hal itu benar terjadi, maka akan sangat berbahaya. Sebab, hal itu dinilai rentan ditunggangi kepentingan pribadi, terutama bagi kepentingan Jokowi sendiri.

“Berbahaya sekaligus menihilkan kedaulatan mereka sebagai parpol yang seharusnya mandiri, jangan sampai tertunggangi kepentingan Jokowi secara pribadi melalui PSI,” kata Dedi kepada wartawan, Sabtu,(16/3).

Baca juga:

Wacana Besar Poros Koalisi Perubahan Berlanjut ke Pilkada DKI

Bagi Dedi, Jokowi bukan sosok yang tepat untuk memimpin koalisi besar parpol pendukung Prabowo-Gibran. Semestinya, yang paling pantas memimpin adalah parpol dengan pemilik mayoritas.

“Jika harus ada koalisi permanen, paling pantas memimpin adalah parpol mayoritas,” tegas Dedi.

Baca juga:

PSI DKI Cari Sosok Seperti Jokowi untuk Cagub DKI

Dedi mengatakan, Jokowi pada Oktober 2024 sudah bukan menjadi Presiden. Oleh karena itu, ia menegaskan pada Oktober 2024, Jokowi bukan siapa-siapa dalam konstelasi politik Tanah Air.

“Bukan Jokowi yang pada Oktober nanti bukanlah siapa-siapa bagi kontelasi politik praktis tanah air,” pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Gibran: Belum Ada Pembicaraan dengan Beliau

#Presiden Jokowi #PSI #Grace Natalie #Koalisi Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Ia menyebut ini menjadi hal yang positif bagi kerja-kerja politik di Dapil Jateng 5 khususnya di Solo dan Jawa Tengah
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Bagikan