Isu Jokowi Jadi Pemimpin Koalisi Besar, Pengamat: Berbahaya
Presiden Jokowi diusulkan menjadi pemimipin koalisi besar untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok/ANTARA
MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, yang mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pemimipin koalisi besar untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menuai kritik.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, jika hal itu benar terjadi, maka akan sangat berbahaya. Sebab, hal itu dinilai rentan ditunggangi kepentingan pribadi, terutama bagi kepentingan Jokowi sendiri.
“Berbahaya sekaligus menihilkan kedaulatan mereka sebagai parpol yang seharusnya mandiri, jangan sampai tertunggangi kepentingan Jokowi secara pribadi melalui PSI,” kata Dedi kepada wartawan, Sabtu,(16/3).
Baca juga:
Wacana Besar Poros Koalisi Perubahan Berlanjut ke Pilkada DKI
Bagi Dedi, Jokowi bukan sosok yang tepat untuk memimpin koalisi besar parpol pendukung Prabowo-Gibran. Semestinya, yang paling pantas memimpin adalah parpol dengan pemilik mayoritas.
“Jika harus ada koalisi permanen, paling pantas memimpin adalah parpol mayoritas,” tegas Dedi.
Baca juga:
Dedi mengatakan, Jokowi pada Oktober 2024 sudah bukan menjadi Presiden. Oleh karena itu, ia menegaskan pada Oktober 2024, Jokowi bukan siapa-siapa dalam konstelasi politik Tanah Air.
“Bukan Jokowi yang pada Oktober nanti bukanlah siapa-siapa bagi kontelasi politik praktis tanah air,” pungkasnya. (Pon)
Baca juga:
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Gibran: Belum Ada Pembicaraan dengan Beliau
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi