Isu Jokowi Jadi Pemimpin Koalisi Besar, Pengamat: Berbahaya

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 16 Maret 2024
Isu Jokowi Jadi Pemimpin Koalisi Besar, Pengamat: Berbahaya

Presiden Jokowi diusulkan menjadi pemimipin koalisi besar untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok/ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, yang mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pemimipin koalisi besar untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menuai kritik.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, jika hal itu benar terjadi, maka akan sangat berbahaya. Sebab, hal itu dinilai rentan ditunggangi kepentingan pribadi, terutama bagi kepentingan Jokowi sendiri.

“Berbahaya sekaligus menihilkan kedaulatan mereka sebagai parpol yang seharusnya mandiri, jangan sampai tertunggangi kepentingan Jokowi secara pribadi melalui PSI,” kata Dedi kepada wartawan, Sabtu,(16/3).

Baca juga:

Wacana Besar Poros Koalisi Perubahan Berlanjut ke Pilkada DKI

Bagi Dedi, Jokowi bukan sosok yang tepat untuk memimpin koalisi besar parpol pendukung Prabowo-Gibran. Semestinya, yang paling pantas memimpin adalah parpol dengan pemilik mayoritas.

“Jika harus ada koalisi permanen, paling pantas memimpin adalah parpol mayoritas,” tegas Dedi.

Baca juga:

PSI DKI Cari Sosok Seperti Jokowi untuk Cagub DKI

Dedi mengatakan, Jokowi pada Oktober 2024 sudah bukan menjadi Presiden. Oleh karena itu, ia menegaskan pada Oktober 2024, Jokowi bukan siapa-siapa dalam konstelasi politik Tanah Air.

“Bukan Jokowi yang pada Oktober nanti bukanlah siapa-siapa bagi kontelasi politik praktis tanah air,” pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Gibran: Belum Ada Pembicaraan dengan Beliau

#Presiden Jokowi #PSI #Grace Natalie #Koalisi Prabowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Menyatakan siap kerja keras untuk PSI.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Indonesia
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bingung banyak warga yang mengadu lewat Instagram. Sebelumnya, aduan warga dicueki oleh JAKI.
Soffi Amira - Rabu, 08 Oktober 2025
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
Indonesia
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Nama Rusdi tak tercantum dalam jajaran pengurus baru PSI yang dilantik Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Bagikan