Istana Bantah Pemerintah Jokowi Tidak Tegas Protes Tiongkok soal Etnis Uighur

MerahPutih.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah bahwa pemerintahan Joko Widodo tak tegas dalam polemik dugaan perampasan HAM etnis Uighur. Sebab, sejumlah upaya diplomasi terus dilakukan.

Mantan kader Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengatakan, pemerintah memiliki perhatian besar terhadap isu kemanusiaan.

Baca Juga

MUI Tantang Keberanian Indonesia Hadapi Tiongkok untuk Bela Etnis Muslim Uighur

"Kalau hal urusan begini (kemanusiaan), presiden jelas, punya sikap dan kepentingan terkait dengan yang kemanusiaan. Berkali-kali Ibu Kemenlu Retno Marsudi menyampaikan sikap pemerintah dan presiden terkait masalah kemanusiaan," kata Ngabalin kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/12).

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah belum menentukan sikap terkait muslim etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Menurutnya, pemerintah memilih berhati-hati menyikapi persoalan etnis Uighur.

"Bagi pemerintah, saya kira tidak gegabah untuk mengeluarkan pikiran dan sikap," kata Ngabalin.

Bekas anggota DPR itu menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri tengah mencari informasi detail terkait persoalan yang dialami etnis Uighur. Sebab, pemerintah tidak mau termakan informasi sesat soal Uighur.

Baca Juga

Wakil Ketua MPR: Pemerintah Jangan Hanya Jadi Penonton Isu Uighur

"Sikap pemerintah tentu perlu mendapatkan informasi yang komplet dan lengkap. Kami tahu penyebaran berita hoaks dan bohong itu luar biasa dahsyatnya," lanjut dia.

Ia beranggapan, masyarakat harus mampu memilah mana informasi yang benar soal penyiksaan etnis uighur.

"Masyarakat harus cerdas karena banyak berita tak benar yang memang disiarkan dimana-mana," jelas Ngabalin.

Saat disinggung soal kritikan Politikus Gerindra Fadli Zon yang kerap mengkritik ketidaktegasan pemerintahan Jokowi meski kini sudah berada di koalisi, Ngabalin menanggapi santai.

"Semua dimata Fadli Zon selalu jelek," tutup Ngabalin.

Beberapa tahun ini, terjadi dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Para ahli dan aktivis PBB mengatakan, Da satu juga warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017. Pemerintah China menampik.

Baca Juga

Disebut Terima Dana Agar Bungkam Soal Uighur, Muhammadiyah Justru Tuding Tiongkok Langgar HAM

Kamp tersebut bukanlah kamp tahanan melainkan kamp vokasi atau pendidikan. Pemerintah Tiongkok sendiri membantah adanya penyiksaan itu. (Knu)